Pantau - DPR RI menegaskan akan mengutamakan kesejahteraan masyarakat dalam menanggapi wacana kenaikan dana bantuan untuk partai politik yang sempat mencuat belakangan ini.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyatakan bahwa sebelum mengambil keputusan, pihaknya akan mengkaji secara mendalam usulan tersebut.
Ia menegaskan bahwa bila kenaikan dana parpol disetujui, maka pemanfaatannya harus diarahkan pada kesejahteraan rakyat.
"Cuman kan kita juga harus baca betul, pelajari betul aturannya," kata Adies, menggarisbawahi pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap regulasi dana partai.
Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa jika nominal dana dinaikkan tanpa kejelasan aturan, maka penggunaannya bisa menjadi tidak terkontrol.
Adies menyatakan bahwa aturan terkait penggunaan dana harus diperjelas terlebih dahulu agar tidak menimbulkan persoalan baru.
"Seperti apa cara menggunakannya. Itu kan juga harus dipelajari betul-betul," tambahnya.
Kajian Ulang dan Usulan KPK
Ketua DPR RI Puan Maharani juga menilai bahwa usulan kenaikan dana parpol perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.
Ia menekankan bahwa niat dari usulan ini adalah untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan partai politik.
"Itu kan supaya mengurangi korupsi yang mungkin terjadi, jangan sampai terjadi di partai politik, jadi biaya yang besar di parpol bisa tercukupi," ujar Puan.
Usulan mengenai dana parpol ini sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
Fitroh menyatakan bahwa KPK merekomendasikan agar partai politik mendapatkan pembiayaan dari APBN.
"KPK adalah memberikan rekomendasi pendanaan terhadap partai politik. Agar partai politik itu dibiayai dari APBN," ungkapnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
