Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan ekonomi biru yang berkelanjutan.
Kolaborasi ini bertujuan mendukung ketahanan pangan nasional dan pembangunan sektor kelautan serta perikanan melalui pendekatan yang selaras antara pusat dan daerah.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan hal tersebut saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Teknis Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar secara hybrid di Jakarta pada Selasa, 27 Mei 2025.
" Kepala dinas adalah perpanjangan tangan pemerintah. Karena itu, implementasi ekonomi biru di daerah harus selaras dengan program pemerintah pusat," kata Trenggono.
Pelatihan Transformasional untuk Kepala Dinas Perikanan
Pelatihan ini merupakan hasil sinergi antara KKP dan Kemendagri yang menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan kebijakan ekonomi biru.
Mengusung tema “Membangun Kepemimpinan Transformasional dalam Mewujudkan Asta Cita Berbasis Ekonomi Biru untuk Swasembada Pangan dan Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan”, pelatihan ini ditujukan kepada 552 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Trenggono juga menegaskan lima program prioritas nasional KKP yang harus menjadi perhatian seluruh kepala dinas, yaitu perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, budi daya berkelanjutan, pengelolaan pesisir dan pulau kecil, serta penanganan sampah plastik laut.
" Mari kita kawal bersama program nasional ini agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, memberdayakan pelaku utama, dan memperkuat ketahanan pangan nasional," ujar Trenggono.
- Penulis :
- Arian Mesa
