Pantau - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan bersama Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyerukan kemerdekaan penuh bagi Palestina dari penjajahan, namun mengingatkan agar langkah normalisasi hubungan dengan Israel tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
HNW menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina harus bermakna penuh, bukan sekadar menjadikan Palestina sebagai negara boneka, tetapi sebagai negara yang merdeka, berdaulat secara politik, ekonomi, dan wilayah.
Ia berharap Presiden Prabowo, setelah mendapat dukungan dari PM Malaysia dan PM China, dapat mengajak lebih banyak negara untuk secara nyata mengakui kemerdekaan Palestina.
Menurut HNW, pernyataan Prabowo-Macron layak didukung karena sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 dan konsistensi sikap Indonesia sejak masa Presiden Soekarno dalam membela Palestina.
Momentum ini dinilai penting, seiring semakin banyak negara yang mengakui Palestina seperti Spanyol, Norwegia, Irlandia, Kolombia, Venezuela, Kuba, Chile, dan Bolivia, serta inisiatif Prancis bersama Inggris dan Kanada.
Kritik Normalisasi Diplomatik, HNW Peringatkan Bahaya Tipu Muslihat Israel
Meski mendukung solusi dua negara, Hidayat mengkritik pernyataan Presiden Prabowo yang membuka opsi hubungan diplomatik dengan Israel bila negara itu mengakui kemerdekaan Palestina.
HNW menyatakan bahwa solusi dua negara pernah diusulkan sejak 2002 oleh negara-negara Arab, tetapi selalu ditolak Israel, yang justru semakin agresif memperluas pendudukan ke Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan bahkan mengincar Masjid Al Aqsa untuk diubah menjadi Solomon Temple.
Ia menegaskan bahwa pernyataan normalisasi seharusnya ditunda hingga benar-benar terealisasi kemerdekaan Palestina sesuai keputusan OKI dan Liga Arab.
"Jangan sampai Presiden Prabowo terjebak dalam tipu muslihat Israel yang dikenal kerap melanggar norma internasional, termasuk keputusan ICJ, ICC, dan resolusi PBB," kata HNW.
HNW juga mencontohkan risiko apabila Israel menyatakan dukungan formal terhadap Palestina untuk membuka jalan normalisasi, namun kemudian kembali mengingkari komitmennya.
Ia menyebut sejumlah negara Arab yang sudah menormalisasi hubungan dengan Israel tidak berhasil membawa Palestina lebih dekat ke kemerdekaan, melainkan justru memberi legitimasi atas penjajahan Israel.
Pengakuan Harus Berdasarkan Kemerdekaan Penuh dan Amanat Konstitusi
HNW menekankan bahwa jika pun wacana pengakuan terhadap Israel dibuka, maka itu hanya bisa dilakukan apabila Palestina telah benar-benar merdeka, menjadi anggota penuh PBB, dan seluruh syarat substantif telah dipenuhi.
Palestina yang diakui tidak boleh dalam kondisi wilayah yang hancur seperti Gaza, rakyatnya direlokasi paksa, dan situs sucinya dirusak.
Ia menegaskan bahwa komitmen Prabowo seharusnya adalah mendukung Palestina merdeka sepenuhnya, sebagaimana diperjuangkan oleh bangsa Palestina dan didukung penuh oleh Liga Arab serta OKI.
Solusi dua negara, menurut HNW, harus konsisten dengan keputusan internasional seperti advisory opinion dari ICJ, resolusi Majelis Umum PBB, dan perintah penangkapan dari ICC terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant atas genosida dan kejahatan perang.
Diskusi soal hubungan diplomatik dengan Israel, kata HNW, baru bisa dilakukan bila sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan keempat.
HNW menutup dengan pernyataan bahwa komitmen Presiden Prabowo harus terus menjaga garis kebijakan Presiden RI sebelumnya agar hutang sejarah bangsa Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina bisa benar-benar ditunaikan.
- Penulis :
- Balian Godfrey
