Pantau - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan demokrasi di Indonesia.
Sebagai lembaga tinggi negara, MPR berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar, menjadikannya sebagai penjaga konstitusi dan penentu arah kebijakan negara.
MPR juga merupakan wadah musyawarah dan mufakat antara berbagai elemen bangsa, sesuai dengan prinsip Demokrasi Pancasila yang menekankan pentingnya mencapai keputusan melalui musyawarah.
Fungsi musyawarah ini mencerminkan karakter khas Demokrasi Pancasila yang tidak hanya berorientasi pada suara mayoritas, tetapi juga mengedepankan kesepakatan bersama.
Tantangan dan Tanggung Jawab MPR di Era Modern
Saat ini, MPR dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjalankan fungsi dan perannya, terutama dalam konteks perubahan sosial, politik, dan teknologi informasi yang cepat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, MPR perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusionalnya secara efektif.
Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan menjadi keharusan demi menjaga kepercayaan publik.
Sebagai lembaga yang paling merepresentasikan kedaulatan rakyat, MPR memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal ini tercermin dari keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang mencerminkan keberagaman dan aspirasi masyarakat Indonesia.
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, MPR harus mendorong keterlibatan aktif seluruh anggota agar bersentuhan langsung dengan elemen masyarakat.
Keterlibatan langsung ini penting untuk memperkuat rasa kebersamaan dan merekatkan persatuan bangsa di tengah keberagaman.
Demokrasi Pancasila sebagai sistem politik Indonesia mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
Sistem ini menegaskan pentingnya kedaulatan rakyat, penghormatan terhadap keberagaman, toleransi, partisipasi aktif masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan penguatan persatuan bangsa.
- Penulis :
- Balian Godfrey
