Pantau - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa pemantauan kolektif terhadap mitra deradikalisasi merupakan kunci dalam mencegah mereka kembali melakukan aksi teror atau menyebarkan paham radikal.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan bertajuk "Koordinasi Penguatan Interoperabilitas Aparatur Pemerintah dalam Penanggulangan Terorisme" yang digelar di Solo, Jawa Tengah, pada Rabu, 28 Mei 2025.
Pelaksana tugas Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigadir Jenderal Polisi Wawan Ridwan, menyampaikan bahwa ada potensi mitra deradikalisasi yang telah kembali ke NKRI terbuai dan kembali terlibat dalam aktivitas teror.
"Ini menjadi salah satu tantangan dinamika terorisme yang membutuhkan fokus bagi seluruh aparatur wilayah."
Pemantauan dan Kolaborasi Jadi Strategi Utama
Brigjen Pol. Wawan menekankan bahwa mitra deradikalisasi harus dipantau secara kolektif setelah kembali ke lingkungan masyarakat.
Ia juga menyatakan pentingnya individu tersebut menemukan jati dirinya agar tidak mudah direkrut kembali oleh kelompok teror melalui metode yang terus berkembang.
BNPT mendefinisikan mitra deradikalisasi sebagai individu yang telah menjalani proses perubahan dari paham radikal menuju sikap yang lebih moderat dan inklusif.
Mereka bisa berasal dari mantan narapidana kasus terorisme, individu yang pernah terpapar paham radikal, atau siapa pun yang telah mengalami transformasi pemikiran dan perilaku secara positif.
BNPT juga mengajak seluruh aparatur pemerintah di wilayah Solo Raya untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi dinamika terorisme yang terus berubah.
Terorisme dinilai terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, baik dari segi pola serangan, penyebaran paham, maupun struktur jaringan yang mendukungnya.
"Hal ini menjadi perlu karena modus operandi yang digunakan kelompok teror semakin berubah seiring berkembangnya zaman. Kita semua adalah aparatur, maka penanggulangan tidak hanya dilakukan BNPT saja, tetapi bersama-sama."
Usulan Pembentukan Desk Khusus di Solo Raya
Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polresta Surakarta, Komisaris Polisi Arlianto Adhy Prabowo, mengusulkan pembentukan desk khusus yang dikoordinasi langsung oleh BNPT.
"Langkah awal yang bisa dilakukan, yaitu membuat desk. BNPT bisa mengkoordinir aparat yang ada di Solo Raya."
Kompol Arlianto berharap desk tersebut memiliki target dan tujuan strategis dalam menangani penyebaran ideologi radikal di Solo Raya.
Salah satu targetnya adalah mengubah status mitra deradikalisasi yang sebelumnya termasuk kategori merah agar bisa bergeser ke kategori kuning di periode evaluasi berikutnya.
Kegiatan koordinasi yang digelar BNPT di Solo ini diikuti oleh 40 peserta dari perwakilan aparatur wilayah Solo Raya, termasuk dari unsur Polri, TNI, Pemerintah Kota Surakarta, Badan Kesbangpol, serta Kementerian Agama.
- Penulis :
- Balian Godfrey
