Pantau - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan lima tantangan strategis ketenagakerjaan Indonesia periode 2025–2029 dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang berlangsung di Jakarta.
Tantangan pertama yang disoroti adalah penguatan link and match antara pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia industri serta optimalisasi peran Balai Latihan Kerja (BLK).
Menaker menekankan pentingnya identifikasi dan pemetaan kondisi BLK di tiap provinsi sebagai dasar kesiapan menghadapi kebutuhan riil sektor industri.
Ia meminta para kepala dinas ketenagakerjaan untuk mengevaluasi serta menginventarisasi kondisi dan kapasitas BLK di wilayah masing-masing.
BLK Didorong Dukung Program Prioritas Nasional
Menaker menyatakan pelatihan vokasi di BLK harus dihidupkan secara masif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain mendukung kebutuhan industri, Presiden juga mendorong perluasan fungsi BLK untuk menopang program strategis lain seperti Sekolah Rakyat dan Bantuan Gizi Nasional (BGN).
Tantangan kedua yang diangkat adalah perlunya penyusunan regulasi baru yang adaptif terhadap dinamika ketenagakerjaan, khususnya yang menyangkut pekerja platform digital, serta revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang saat ini tengah didukung oleh Kemnaker.
Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi Jadi Fokus
Tantangan ketiga mencakup penguatan penegakan hukum atas norma ketenagakerjaan dan keselamatan serta kesehatan kerja (K3).
Menaker menekankan optimalisasi peran pengawas ketenagakerjaan dan peningkatan kompetensinya agar upaya penegakan hukum lebih efektif dan berdampak nyata di lapangan.
Tantangan keempat adalah penerapan hubungan industrial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Menaker mendorong penguatan peran mediator hubungan industrial untuk menciptakan harmoni antara pengusaha dan pekerja.
Ia menyatakan keinginannya membangun hubungan industrial dengan semangat Indonesia Incorporated, yaitu pengusaha peduli terhadap kesejahteraan buruh, dan buruh peduli terhadap produktivitas perusahaan.
Reformasi Tata Kelola Jadi Pilar Kelima
Tantangan kelima adalah reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan demi peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berintegritas.
Reformasi ini meliputi penguatan transparansi, kolaborasi lintas sektor, peningkatan kinerja aparatur, serta penegakan etika dan integritas dalam seluruh lini birokrasi Kemnaker.
- Penulis :
- Balian Godfrey
