Pantau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bekerja sama dengan 26 perguruan tinggi negeri dan swasta resmi menyepakati pelaksanaan program "satu keluarga satu sarjana" yang akan dimulai pada Agustus 2025.
Program ini diumumkan langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, yang menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bali, khususnya dari kalangan keluarga kurang mampu.
"Semua rektor mendukung program Gubernur Bali, karena tujuannya sangat mulia demi masa depan generasi muda Bali, program satu keluarga satu sarjana akan diprioritaskan bagi para lulusan SMA/SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu di seluruh Bali,” ujar Gubernur Koster dalam pertemuan bersama para pimpinan perguruan tinggi.
Pelaksanaan Dimulai Agustus 2025, Mahasiswa Dapat Bantuan Hidup
Dalam diskusi antara Pemprov Bali dan para rektor serta direktur perguruan tinggi, diputuskan bahwa pelaksanaan program akan dimulai pada saat penerimaan mahasiswa baru, yaitu Agustus 2025.
Beberapa perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam program ini antara lain Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Pendidikan Nasional, dan Universitas Primakara.
Mahasiswa yang lolos seleksi program akan menerima bantuan biaya kuliah serta bantuan biaya hidup sebesar Rp1.400.000 per bulan.
Dana tersebut dirancang untuk menutupi kebutuhan pokok mahasiswa seperti biaya kos, makan, dan transportasi selama menempuh pendidikan.
Skema Khusus dan Pendidikan Jalur Cepat
Program ini memiliki beberapa skema pelaksanaan.
Skema pertama, rektor dari perguruan tinggi peserta akan memberikan kuota khusus dengan biaya pendidikan gratis bagi 25 hingga 100 mahasiswa per kampus.
Skema kedua, perguruan tinggi negeri akan memberikan keringanan uang kuliah tunggal, yaitu Rp500.000 per semester untuk kategori satu dan Rp1.000.000 per semester untuk kategori dua.
“Ketiga, Politeknik Negeri Bali memberi layanan pendidikan diploma dua jalur cepat selama tiga semester dengan biaya total hanya Rp1.500.000, lalu lulusan mendapat ijazah diploma dua bidang vokasi atau lulusan langsung kerja,” ujar perwakilan perguruan tinggi.
Pemprov Bali juga akan membentuk tim khusus guna menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program agar tetap tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Ini bagian dari komitmen Bali menuju masa depan yang lebih berdaya saing, adil, dan berkeadaban,” tambah Gubernur Koster.
- Penulis :
- Arian Mesa
