Pantau - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan pembangunan tanggul pengaman pantai Tahap 7 di pesisir Teluk Jakarta sebagai langkah strategis menghadapi penurunan muka tanah yang terus terjadi.
"Pengamanan pesisir pantai merupakan salah satu program prioritas Kementerian PU dan merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN)," jelas perwakilan kementerian.
Pada tahap ini, proyek paket 1 mencakup pembangunan tanggul sepanjang 100 meter di Kali Ancol, yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dengan skema kontrak tahun tunggal.
Saat ini proses pengadaan sedang memasuki tahap lelang.
Proyek Terintegrasi Pengendali Banjir dan Cegah Penurunan Tanah
Untuk paket lanjutan, pembangunan tanggul sepanjang 850 meter akan dilakukan di kawasan Kali Ancol, Muara Baru Barat, dan Cilincing.
Pelaksanaan proyek ini direncanakan berlangsung pada periode 2026–2027 dengan skema kontrak multiyears dan pendanaan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Selain itu, sistem polder juga akan dibangun di Kali Dadap sebagai bagian dari pengendalian banjir terpadu yang terintegrasi dengan proyek PTPIN, dan turut dibiayai dari SBSN tahun 2026–2027.
Hingga 2024, total panjang tanggul pengaman pantai Jakarta yang telah dibangun mencapai 14,75 kilometer, tersebar di Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol, dan Dadap.
Tanggul laut ini menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu yang juga mencakup penyediaan air bersih dan pengelolaan limbah.
Proyek ini dirancang untuk terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur besar lainnya seperti Bendungan Karian, Jatiluhur, dan Jakarta Sewerage Development System.
Pendekatan infrastruktur terpadu ini diharapkan dapat mencegah land subsidence atau penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan di wilayah Jakarta.
- Penulis :
- Balian Godfrey
