Pantau - Berbagai dinamika politik penting terjadi pada Selasa, 10 Juni 2025, mulai dari pembahasan batas waktu revisi RUU Pemilu hingga keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin tambang di Raja Ampat. Berikut rangkuman lima peristiwa politik nasional yang menjadi sorotan publik dan media.
1. Doli: Batas Waktu Ideal Bahas RUU Pemilu Tersisa Satu Tahun
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa waktu ideal untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang Pemilu hanya tersisa satu tahun.
Ia menjelaskan bahwa tahapan Pemilu secara hukum dimulai 20 bulan sebelum hari pencoblosan, sehingga seluruh proses legislasi termasuk seleksi penyelenggara harus rampung satu tahun sebelumnya.
2. Presiden Prabowo Putuskan Cabut Empat Izin Tambang di Raja Ampat
Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, demi melindungi kawasan konservasi.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang digelar di Hambalang, Bogor, pada Senin, 9 Juni 2025, bersama sejumlah menteri terkait.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta.
Rapat turut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
3. Presiden PKS Akan Temui Prabowo Sebelum Bangun Komunikasi Politik Lain
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf mengungkapkan niatnya untuk menemui Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu sebelum melakukan silaturahmi politik dengan partai-partai lain.
Langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat posisi PKS dalam mendukung pemerintahan saat ini.
4. Mensesneg Bantah Pertemuan dengan Megawati-Dasco Bahas Reshuffle
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah bahwa pertemuan dirinya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membahas soal reshuffle kabinet.
Pernyataan itu disampaikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, menanggapi spekulasi publik mengenai potensi perombakan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo.
5. Gubernur Papua Minta KPU Awasi Ketat Distribusi Logistik PSU
Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan distribusi logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa kendala.
Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau proses bongkar muat logistik surat suara PSU di Depo Kontainer, Kota Jayapura.
Ramses juga menekankan pentingnya evaluasi rutin agar pelaksanaan PSU berjalan lancar dan demokratis.
- Penulis :
- Balian Godfrey
