Pantau - Sejumlah peristiwa politik menjadi sorotan pada pekan ini, mulai dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait isu reshuffle kabinet, hubungan bilateral RI-AS, pembangunan proyek Giant Sea Wall, hingga penandatanganan 27 nota kesepahaman (MoU) strategis dalam Indo Defence 2025.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa tidak ada rencana melakukan reshuffle karena menilai kinerja para menteri masih solid dan efektif sebagai satu tim.
"Saya tidak ada rencana mau reshuffle, sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik", ujar Prabowo.
Ia juga menyatakan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi yang sehat.
RI-AS Pererat Kerja Sama, Giant Sea Wall dan Industri Pertahanan Jadi Fokus
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dan berkembang berdasarkan komitmen bersama menjaga stabilitas kawasan.
"Amerika Serikat merupakan salah satu mitra penting Indonesia di kawasan. Hubungan bilateral kita berkembang pesat dan dilandasi oleh komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional", kata Yusril dalam perayaan Hari Kemerdekaan AS ke-249 di Kedutaan Besar AS.
Sementara itu, Presiden Prabowo juga meminta partisipasi aktif dari pemerintah daerah, termasuk Gubernur DKI Jakarta, dalam pembangunan Giant Sea Wall, terutama untuk Teluk Jakarta.
"Khusus untuk Teluk Jakarta, kemungkinan 8 (miliar) sampai 10 miliar dolar (AS), kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI? Tidak? Enggak hadir? Waduh. Coba diselidiki kenapa tidak hadir", ujar Presiden dalam nada bercanda.
Proyek tanggul laut sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik diperkirakan membutuhkan dana sekitar 80 miliar dolar AS.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyatakan apresiasinya terhadap pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, yang dinilai menunjukkan keberpihakan Presiden terhadap pelestarian lingkungan.
"Ini merupakan bentuk konkret dari keberanian pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan", ujarnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim mendukung penandatanganan 27 MoU senilai Rp33 triliun dalam Indo Defence 2025 yang mencakup penguatan industri pertahanan dan fasilitas kesehatan TNI.
"Kami menyambut baik langkah Kementerian Pertahanan dalam mempercepat modernisasi alutsista melalui kolaborasi dengan industri pertahanan dalam negeri", kata Syamsu Rizal.
- Penulis :
- Balian Godfrey
