Pantau - DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta Pemerintah Provinsi Kepri untuk mengoptimalkan potensi dana Participating Interest (PI) 10 persen dari sektor migas serta potensi kemaritiman guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Permintaan ini disampaikan berdasarkan hasil analisis DPRD terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 yang dinilai masih lemah dalam menyusun strategi peningkatan PAD.
Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin menyampaikan, "Sementara, beban APBD Kepri ke depan semakin besar untuk alokasi belanja ASN, pembangunan infrastruktur, dan kebutuhan lainnya", ujarnya.
Potensi PI Migas dan Kelautan Jadi Andalan Baru
Komisi II mendorong Pemprov Kepri untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pendapatan baru.
Salah satu peluang besar adalah pemanfaatan dana PI 10 persen dari sektor migas yang dikelola oleh BUMD PT Energi Kepri.
"DPRD menyambut baik langkah ini dan mengapresiasi pemerintah pusat, tapi kami juga menekankan bahwa BUMD harus benar-benar siap, profesional, dan berkoordinasi dengan sektor terkait", ujar Wahyu.
Ia mencontohkan keberhasilan Provinsi Riau yang mampu meraup deviden lebih dari Rp3 triliun per tahun dari PI 10 persen dan menyatakan keyakinannya bahwa Kepri bisa mencapai hasil serupa dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Selain sektor migas, DPRD Kepri juga mendorong pengembangan industri perikanan dan rumput laut mengingat 96 persen wilayah Kepri merupakan lautan.
Terdapat sekitar 1.000 hektare lahan budidaya perikanan tersebar di seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
"Begitu pula dengan rumput laut, di mana pasar seperti Korea dan Jepang sangat menunggu produk dari Kepri", tambah Wahyu.
Ia menekankan pentingnya peran aktif BUMD dalam pengembangan bisnis baru, termasuk transportasi laut dan pariwisata.
Rute kapal internasional seperti Batam–Singapura dan Batam–Malaysia saat ini masih didominasi oleh operator asing, padahal PT Pelabuhan Kepri memiliki modal awal Rp13 miliar untuk masuk ke bisnis pelayaran internasional.
Wahyu juga mengusulkan pembukaan rute langsung seperti Tanjungpinang–Singapura oleh BUMD.
Menurutnya, RPJMD 2025–2030 harus dirancang secara progresif dan visioner, dengan penekanan pada profesionalisme pengelolaan BUMD dan pengembangan sektor potensial daerah.
"Jika semua ini berjalan baik dari PI, industri perikanan, hingga transportasi laut. Maka APBD Kepri akan jauh lebih kuat, hingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan", tegas Wahyu.
Pemprov Gali Sumber Pajak dan Siapkan BUMD
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah menggali berbagai sumber pendapatan baru untuk memperkuat keuangan daerah.
Selain pajak kendaraan bermotor, Pemprov Kepri juga menargetkan sektor pajak alat berat, pajak air permukaan, pajak kendaraan air, dan potensi pendapatan dari maritim seperti lego jangkar.
Adi mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya juga tengah menyeleksi direksi BUMD PT Energi Kepri untuk mengelola dana PI 10 persen dari blok migas di Natuna yang ditargetkan mulai terealisasi pada tahun 2027.
Target PAD Kepri pada tahun 2025 sebesar Rp1,7 triliun, namun hingga pertengahan Juni 2025 baru terealisasi sekitar Rp636 miliar.
"Artinya, kita memang perlu kerja keras untuk mengejar target PAD, tentunya dengan melibatkan semua pihak, termasuk DPRD", ungkap Adi.
- Penulis :
- Balian Godfrey
