DPR Dorong Perhatian Pemerintah Pusat atas Operasional Bandara Kertajati yang Masih Merugi

Pantau - Ketua Tim Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Alien Mus, mendorong keberpihakan pemerintah pusat terhadap keberlangsungan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang dinilai masih sepi dan merugi.

Harapan Pengalihan Penerbangan Umroh dan Dukungan Pemerintah

Kunjungan kerja dilakukan di Majalengka pada Selasa, 17 Juni 2025 dan turut dihadiri oleh Direktur Utama PT BIJB, Muhamad Singgih, serta Executive General Manager (EGM) Bandara Kertajati, R. Indra Crisna.

“Tujuan kunjungan kami sebenarnya adalah untuk meninjau layanan jumpa airport VIP Service dan Lounge di BIJB Kertajati dalam rangka pengawasan terhadap fasilitas pelayanan bagi pejabat negara, tamu negara, serta anggota DPR RI dan keluarganya,” ungkap Alien Mus.

Ia menyoroti kondisi Bandara Kertajati yang masih tergolong sepi dan berharap hasil kunjungan ini dapat mendorong perhatian lebih dari pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan usai masa reses.

“Pertemuan ini diharapkan bisa membawa perubahan dengan mendorong para pemangku kepentingan agar bisa mengalihkan penerbangan umroh dari BIJB Kertajati langsung ke Jeddah, Arab Saudi,” ujarnya.

Kerugian Operasional dan Permintaan Dukungan Anggaran

Meski penerbangan haji melalui Kertajati sudah berjalan selama tiga tahun, Alien Mus menilai hal tersebut belum cukup menutup biaya operasional bandara yang besar.

“Bandara Kertajati masih mengalami kerugian operasional yang signifikan dan membutuhkan suntikan dana sekitar 60 miliar setiap tahunnya. Kerugian ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk biaya operasional yang tinggi dan tingkat pemanfaatan bandara yang masih rendah,” paparnya.

Ia meminta pemerintah pusat segera melakukan langkah konkret agar potensi BIJB sebagai bandara internasional tidak sia-sia.

Tim BURT DPR RI yang ikut dalam kunjungan ini terdiri dari Alien Mus (Partai Golkar), Ida Nurlaela Wiradinata (PDI-P), Ali Zamroni, Wardatul Asriah (Partai Gerindra), Atalia Praratya (Partai Golkar), Hamid Noor Yasin (PKS), dan Wastam (Partai Demokrat).