Komisi VI DPR Dorong Pemerataan Akses Listrik dan Internet di Kalimantan Timur, Soroti 109 Desa Tanpa Layanan PLN

Pantau - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, menyoroti ketimpangan akses layanan dasar seperti listrik dan jaringan telekomunikasi di Kalimantan Timur, dengan menyebut masih terdapat 109 desa yang belum mendapat pasokan listrik dari PLN.

Desa Masih Gelap dan Blank Spot di Tengah Ibu Kota Negara

Dalam kunjungan kerja reses ke Kalimantan Timur, Eko menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi layanan dasar BUMN yang belum merata di provinsi tersebut.

"Alhamdulillah, hari ini kami dari Komisi VI DPR sedang melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Kenapa kami memilih Kaltim? Karena kami melihat ada 10 kota dan kabupaten di provinsi ini yang erat kaitannya dengan keberadaan BUMN", ungkapnya.

Menurut data yang disampaikan, terdapat 109 desa di Kalimantan Timur yang hingga kini belum teraliri listrik dari PLN.

Selain itu, banyak wilayah juga masih mengalami blank spot atau tidak terjangkau jaringan internet dan telekomunikasi.

"Masih ada 109 desa yang belum teraliri listrik. Selain itu, banyak daerah juga mengalami blank spot dalam hal jaringan internet dan telekomunikasi", tegas Eko.

Kondisi ini dinilai ironis, mengingat Kalimantan Timur menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang dibangun.

"Kami ingin agar desa-desa di Kalimantan Timur ini bisa segera ter-cover listrik dan sinyal. Karena kami tidak ingin Kalimantan Timur tertinggal, apalagi di satu sisi kita punya IKN di sini, tapi di sisi lain masih banyak daerah yang tertinggal. Ini ironis", tambahnya.

Komisi VI Siap Dukung Anggaran dan Percepatan

Komisi VI DPR RI dalam kunjungannya turut mengundang BUMN terkait seperti PLN dan Telkom untuk mendengar langsung aspirasi dan menyusun langkah percepatan.

Eko menegaskan bahwa DPR siap memberikan dukungan politik dan anggaran dalam rangka percepatan pemerataan infrastruktur dasar tersebut.

"Kami akan membantu dalam hal anggaran dan pengawasan. Kalau memang ada kebutuhan anggaran untuk percepatan akses, kami siap mendukung", ujarnya.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan yang merata di Kalimantan Timur, khususnya di desa-desa yang selama ini tertinggal dalam akses energi dan digitalisasi.