Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa riset dan kolaborasi lintas kementerian menjadi elemen krusial dalam percepatan penanganan malaria dan persoalan kesehatan lainnya di Papua.
Riset dan Pendekatan Sinergis Ditekankan dalam Forum Kesehatan Asia-Pasifik
Pernyataan ini disampaikan Ribka dalam forum strategis Side Meeting: High-Level Forum with Six Governors yang menjadi bagian dari rangkaian 9th Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination di Badung, Bali.
"Penanganan masalah eliminasi malaria dan kesehatan secara umum tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian Kesehatan, ini harus menjadi kerja bersama lintas kementerian dan seluruh elemen bangsa. Harus ada sinergi nyata, mulai dari level pusat hingga ke pemerintahan paling bawah", ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya pendekatan preventif dan kuratif yang menyeluruh, termasuk penguatan gerakan hidup sehat serta sosialisasi di tingkat masyarakat dengan dukungan tenaga kesehatan, peralatan, dan infrastruktur yang memadai.
Papua Jadi Prioritas Pemerintah dalam Keadilan Layanan Kesehatan
Ribka menyebut perlunya riset khusus untuk memahami tantangan geografis dan sosial di Papua, tidak hanya untuk malaria, tetapi juga penyakit lain seperti HIV/AIDS dan TBC.
"Bukan hanya malaria, tetapi juga HIV/AIDS, TBC, dan penyakit lainnya. Kondisi geografis yang terisolasi di banyak wilayah Papua membuat intervensi kesehatan kerap tidak optimal. Riset menjadi kunci untuk mendesain kebijakan yang tepat sasaran", jelasnya.
Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah pusat dalam menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas pembangunan nasional demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
"Kami di Kementerian Dalam Negeri terus konsisten bersama Kementerian Kesehatan dalam menyikapi persoalan kesehatan nasional. Dari Presiden pertama hingga Presiden saat ini, kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan bangsa", ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Ribka mendorong pembangunan rumah sakit tipe A atau B di setiap provinsi Papua sebagai bentuk keadilan layanan kesehatan.
"Kalau memang kita serius menjadikan kesehatan sebagai dasar hidup masyarakat Papua maka sudah saatnya kita pikirkan secara by design kebutuhan rumah sakit tipe A di setiap provinsi", katanya.
Ia menyatakan kesiapan Kemendagri untuk berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, kementerian terkait, dan para gubernur se-Papua untuk menghitung kebutuhan anggaran dan skema pembangunannya.
Forum tersebut turut dihadiri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta perwakilan dari enam provinsi di wilayah Papua.
- Penulis :
- Balian Godfrey
