Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Menko Muhaimin: DTSEN Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan, Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2026

Oleh Balian Godfrey
SHARE   :

Menko Muhaimin: DTSEN Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan, Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2026
Foto: Menko Muhaimin: DTSEN Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan, Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2026(Sumber: ANTARA/HO-Kemenko Pemberdayaan Masyarakat)

Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar dalam upaya menurunkan angka kemiskinan secara tepat sasaran di Indonesia.

Validasi Data dan Pendekatan Baru Jadi Prioritas

Dalam acara "Rembug Inpres 8/2025: Dialog Menko PM bersama Perangkat Daerah, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat" di Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah, Muhaimin menyatakan bahwa validasi data harus menjadi tugas rutin pemerintah daerah.

Ia menegaskan tidak boleh ada lagi bantuan yang salah sasaran dalam program pengentasan kemiskinan.

"Dengan DTSEN, penghapusan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, berbasis data, dan melibatkan semua pihak," ujarnya.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan pendekatan baru, yaitu berbasis data, kolaboratif, dan menyentuh kebutuhan nyata warga.

Ia menyebut penghapusan kemiskinan sebagai cita-cita utama bangsa yang harus diperjuangkan secara sistematis dan terukur.

Target Ambisius dan Strategi Inpres 8/2025

Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada tahun 2026 dan kemiskinan total turun menjadi lima persen pada 2029.

Untuk mencapai target tersebut, Inpres Nomor 8 Tahun 2025 menetapkan tiga strategi utama: pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Muhaimin juga mendorong optimalisasi bantuan lokal, peningkatan program padat karya, dan perluasan lapangan kerja di tingkat desa maupun kota.

Ia mengusulkan agar keluarga miskin yang sudah mulai berwirausaha mendapat dukungan penuh dari pemerintah.

"Kalau ada keluarga miskin yang sudah mulai usaha, jangan dilepas begitu saja. Harus didampingi, difasilitasi, dan diarahkan agar bisa mandiri," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pelatihan, pembiayaan, dan inkubasi bisnis untuk memperkuat fondasi ekonomi keluarga miskin.

Langkah-langkah tersebut diyakini akan menciptakan dampak berkelanjutan dan mempercepat proses keluar dari lingkaran kemiskinan.

Penulis :
Balian Godfrey