Pantau - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa transformasi digital di bidang hukum merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan penegakan hukum dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum.
Menurutnya, sektor hukum memiliki peran fundamental dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, sehingga perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi demi terciptanya birokrasi yang lebih efisien dan responsif.
"Indikator keberhasilan transformasi digital dalam birokrasi hukum tidak hanya diukur dari implementasi teknologi semata, tetapi dari sejauh mana kebijakan yang disusun mampu menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola layanan publik," ungkapnya.
Enam Indikator Transformasi Digital di Bidang Hukum
Eddy menjabarkan enam indikator utama sebagai fondasi suksesnya transformasi digital menuju birokrasi yang adaptif, responsif, dan kompetitif.
Indikator pertama adalah integrasi, yaitu koordinasi dan kolaborasi antarproses bisnis serta sistem elektronik yang memungkinkan pertukaran data, informasi, dan layanan secara terpadu.
Indikator kedua adalah andal, yang berarti layanan digital harus tangguh, stabil, dan minim gangguan guna membangun kepercayaan pengguna terhadap sistem.
Ketiga, akuntabel, di mana setiap kebijakan mendukung transparansi, kejelasan fungsi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan layanan publik.
Selanjutnya adalah efisien, dengan optimalisasi sumber daya manusia, waktu, dan anggaran agar pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berjalan efektif dan tepat guna.
Indikator kelima, aksesibel, menekankan bahwa layanan hukum harus mudah diakses secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
Terakhir, indikator kepuasan publik menjadi ukuran seberapa baik kebijakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap layanan hukum.
PKN Diharapkan Cetak Pemimpin Visioner
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV Metode Blended Learning Terbatas Kemenkum 2025 yang dilaksanakan mulai 17 Juni hingga 17 Oktober 2025.
PKN berlangsung selama 107 hari atau setara 913 jam pelajaran dan diikuti oleh 60 peserta dari berbagai instansi pemerintahan, termasuk Kementerian Hukum (38 orang), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (11 orang), Kementerian Hak Asasi Manusia (6 orang), Polri (4 orang), dan BSSN (1 orang).
Wamenkum berharap para peserta mampu mengikuti pelatihan secara maksimal.
"Semoga PKN dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin visioner dan transformasional yang mampu menggerakkan perubahan, pemimpin yang mampu merumuskan kebijakan, mengeksekusi program dengan inovatif, serta menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat, mempercepat perubahan birokrasi kita menuju Indonesia yang lebih modern, inklusif, dan berkeadilan," ia mengungkapkan.
Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Andi Taufik menambahkan bahwa era teknologi digital telah mengubah pola hidup dan interaksi sosial masyarakat, sehingga transformasi digital menjadi keharusan.
"Kemajuan ini mengubah masyarakat, membentuk cara hidup, cara kerja, dan cara berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Karena itu kita hidup di mana aspek data menjadi sangat penting dan keterhubungan antara satu dengan yang lainnya begitu penting untuk kita kembangkan," ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa bidang hukum sebelumnya dikenal dengan proses yang manual dan birokratis, namun kini berada dalam momentum penting untuk bertransformasi secara digital.
Pelatihan ini bertujuan mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis di level Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kesiapan menghadapi tantangan era globalisasi dan teknologi.
- Penulis :
- Arian Mesa
