Pantau - Kementerian Sosial (Kemensos) mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar dalam menyusun program pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa penggunaan DTSEN sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Untuk pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2025, saya dan Pak Menteri diperintah oleh Bapak Presiden untuk bekerja berdasarkan data, dan bantuan sosial harus tepat sasaran," ungkapnya.
Kemensos telah menggunakan DTSEN dalam berbagai program, termasuk penyaluran bantuan sosial pada triwulan kedua tahun 2025.
Pemutakhiran Data Jadi Kunci Akurasi Bansos
Agus Jabo mengimbau agar pemda aktif memperbarui DTSEN secara berkala, minimal setiap tiga bulan, untuk memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Untuk menyusun program ke depan terutama pemda dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem itu menggunakan DTSEN, supaya ada sinergi antara pemda dengan pemerintah pusat," ujarnya.
Terkait penonaktifan 7,39 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Agus menjelaskan bahwa peserta dari desil 1 hingga 5 yang memenuhi syarat dapat diaktifkan kembali setelah dilakukan verifikasi.
Ia menekankan pentingnya pengecekan lapangan oleh pemda agar akurasi data terjamin dan bantuan tidak salah sasaran.
Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menyatakan kesiapannya mendukung langkah Kemensos, termasuk dalam memperbarui data DTSEN di daerahnya.
"Berkaitan pemutakhiran data ini, insya Allah kita siap untuk melaksanakan," katanya.
Haerul menambahkan bahwa 3,21 persen warga Lombok Timur masih masuk kategori miskin ekstrem dan penanganannya memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.
- Penulis :
- Balian Godfrey
