Pantau - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik guna memperkuat akurasi dan pemutakhiran data pendidikan nasional.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan data merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.
“Kami berkomitmen untuk ke depan bekerja sama secara lebih intensif dalam memperbarui data-data pendidikan. Ini menjadi bagian dari upaya kami melakukan semacam sensus pendidikan secara berkala agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data yang akurat,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti di Jakarta pada Jumat.
Melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi yang mengelola Data Pokok Pendidikan, Kemendikdasmen selama ini telah mengumpulkan dan mengolah data satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Namun dinamika di lapangan menuntut pembaruan data yang lebih cepat dan sistematis.
“Pengunggahan data melalui Dapodik memungkinkan satuan pendidikan melakukan pembaruan (update) secara berkala. Hal ini penting mengingat kondisi sekolah sangat dinamis, misalnya adanya guru yang memasuki masa pensiun, mutasi, maupun perubahan data lainnya. Karena itu, integrasi dan sinkronisasi data dengan BPS diharapkan dapat meminimalkan ketidaksesuaian tersebut.” ujar Mendikdasmen.
Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sistem satu data pendidikan nasional.
Kebijakan terkait perencanaan kebutuhan guru, penganggaran, maupun program intervensi pendidikan diharapkan berbasis data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi atas penandatanganan nota kesepahaman tersebut.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kolaborasi yang sudah berjalan sangat baik. Nota kesepahaman yang ditandatangani hari ini akan menjadi pengikat untuk memperkuat kerja sama ke depan, khususnya dalam memastikan data pendidikan yang semakin akurat dan berkualitas,” ujar Amalia.
Sebagai tindak lanjut, BPS bersama Kemendikdasmen akan melakukan evaluasi Dapodik melalui pendataan lengkap terhadap sekitar 457.000 satuan pendidikan dari PAUD hingga SMA atau sederajat di seluruh Indonesia.
“Dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data pokok pendidikan, kita sekaligus dapat melakukan pembaruan basis data yang selama ini menjadi rujukan berbagai analisis dan perumusan kebijakan,” ucapnya.
Dengan jaringan BPS di seluruh Indonesia, pelaksanaan pendataan diyakini dapat menjangkau seluruh satuan pendidikan secara komprehensif.
- Penulis :
- Aditya Yohan
