Pantau - Jusuf Kalla menegaskan bahwa rasa saling percaya merupakan kunci utama dalam keberhasilan mediasi konflik, seperti yang ia alami saat memediasi perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia.
Dalam seminar bertajuk The Future of Peace Mediation, Jusuf Kalla mengungkapkan, "Kepercayaan, cepat, dan keputusan langsung. Kita bisa mewujudkan (perdamaian). Sangat penting itu adalah kepercayaan."
Ia menyebutkan pengalaman keberhasilan mediasi konflik Aceh sebagai bukti nyata bahwa kepercayaan adalah faktor penentu.
Konflik di Aceh sendiri disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, di mana wilayah kaya minyak dan gas tersebut tidak mendapatkan manfaat langsung dari hasil sumber dayanya.
Konflik tersebut merupakan salah satu dari 15 konflik besar yang terjadi di Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945, dengan definisi konflik besar adalah konflik yang mengakibatkan lebih dari 2.000 korban jiwa.
Dari 15 konflik tersebut, 10 di antaranya dipicu oleh ketimpangan sosial, ekonomi, atau politik.
Proses Mediasi dan Peran Kepercayaan
Jusuf Kalla menyebut bahwa pemerintah berusaha bersikap netral dalam mediasi konflik Aceh, mengingat sifat konfliknya yang horizontal antara masyarakat dengan pemerintah.
"Dan itulah sebabnya saya bersama pemerintah benar-benar netral. Saya mengatakan saya juga akan bersikap netral sekarang. Mari kita selesaikan konflik nasional antara Aceh dan pemerintah. Sekarang kita mulai belajar, jika ingin belajar, sebaiknya mulai dulu dari sejarahnya — siapa pemimpinnya saat itu," ungkapnya.
Namun, proses mediasi sempat terganggu oleh penangkapan ribuan warga Aceh oleh aparat keamanan, yang menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak GAM.
Bencana tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 kemudian menjadi titik balik penting dalam proses perdamaian, karena bencana tersebut hanya bisa diatasi jika ada perdamaian.
Jusuf Kalla meminta waktu enam hingga tujuh bulan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melangsungkan negosiasi perdamaian.
Kemudian, JK bersama Presiden SBY menunjuk Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, sebagai mediator proses perdamaian.
Meski JK sempat lupa mengirimkan surat resmi penunjukan karena sibuk menangani dampak tsunami, Ahtisaari tetap menjalankan perannya karena adanya rasa saling percaya.
"Presiden Ahtisaari sangat tangguh dalam mempertemukan kedua belah pihak, saya memintanya untuk bersikap sangat netral. Dan mereka melakukannya. Inilah mengapa saya pikir ini adalah sebuah kesuksesan, mengapa Presiden Ahtisaari berhasil menjadi mediator," ia mengungkapkan.
Akhir Konflik dan Perjanjian Helsinki
Konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia berlangsung sejak tahun 1976 hingga 2005 dan telah menelan lebih dari 15.000 korban jiwa.
Konflik tersebut berakhir setelah melalui serangkaian negosiasi yang difasilitasi di Helsinki, Finlandia, dan ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Helsinki pada Agustus 2005.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
