Pantau - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) menyiapkan lahan seluas 7 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kampung Irliga, Distrik Bpiri, Kabupaten Jayawijaya.
Lokasi Sudah Ditinjau Bersama Bupati Jayawijaya
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos P3A Papua Pegunungan, Yanius Y Telenggen, menyampaikan hal tersebut di Wamena pada hari Selasa.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi pembangunan bersama Bupati Jayawijaya, Atenius Murib.
"Kami telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang direncanakan akan dibangun Sekolah Rakyat di Kampung Irliga, Distrik Bpiri, Kabupaten Jayawijaya bersama Bupati Jayawijaya (Atenius Murib). Luas lahan yang masyarakat setempat siapkan itu 7 hektare (ha)," ungkapnya.
Masyarakat pemilik hak ulayat di Kampung Irliga memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan ini.
Proses Sertifikasi Tanah dan Tahapan Pembangunan
"Dalam waktu dekat akan diurus surat pelepasan hak ulayat di Kampung Irliga, serta mengurus sertifikatnya supaya proses pembangunan segera berjalan," ia mengungkapkan.
Setelah dokumen pertanahan selesai, Dinsos P3A akan bersurat ke Kementerian Sosial RI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk peninjauan atau studi kelayakan.
"Tahapan selanjutnya setelah ditinjau oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, Kementerian PU dan dianggap layak maka segera langsung dibangun Sekolah Rakyat di lahan seluas 7 hektare," jelasnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Jayawijaya ini merupakan bagian dari program awal Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Provinsi Papua Pegunungan.
"Pembangunan Sekolah Rakyat ini menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025, atau tahun 2026. Kami belum tahu persis berapa besaran anggaran pembangunan dan apakah pembangunan akan dapat berjalan tahun ini atau tahun depan," ujar Yanius.
Dinsos P3A bersama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyiapkan lokasi pembangunan sesuai petunjuk dari pemerintah pusat.
"Setelah lokasi tanah siap maka pembangunan segera berjalan dalam menyiapkan generasi muda Indonesia, khususnya Papua Pegunungan dengan pola asrama. Biaya pendidikan di sekolah rakyat dari awal masuk hingga lulus gratis, semua ditanggung pemerintah," ungkapnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
