Pantau - Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa hasil pengawasan pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 telah dirampungkan dalam bentuk executive summary dan akan segera dibawa ke Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI.
Laporan Akan Disampaikan di Rapat Paripurna
Cucun menjelaskan bahwa laporan pengawasan Timwas Haji akan dipresentasikan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPR setelah melewati proses Rapim.
Setelah diparipurnakan, laporan ini akan menjadi dokumen negara.
Ia menambahkan bahwa laporan telah memuat berbagai catatan tambahan dari seluruh tahapan penyelenggaraan haji 2025.
Menurutnya, laporan tersebut akan menjadi pijakan penting bagi perbaikan tata kelola haji, termasuk dalam menyambut transisi kewenangan pada tahun depan.
Opsi Pembentukan Pansus Terbuka
Cucun menyampaikan bahwa DPR RI membuka kemungkinan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji jika dalam Rapat Paripurna disepakati perlunya pendalaman lebih lanjut.
Ia menilai bahwa sejumlah persoalan haji harus ditelusuri lebih dalam, apakah cukup diperbaiki secara teknis dan regulasi, atau memerlukan pendekatan investigatif.
Sebelumnya, isu-isu haji kerap ditangani melalui Panitia Kerja (Panja) di Komisi VIII DPR RI, namun kali ini terbuka peluang untuk membentuk Pansus.
Langkah tersebut dinilai lebih komprehensif dalam mengawal transformasi tata kelola haji yang akan berlangsung.
Persiapan Menuju Peralihan Wewenang Haji 2026
Cucun mengingatkan bahwa mulai tahun 2026, penyelenggaraan ibadah haji akan berada di bawah Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang ditunjuk langsung oleh Presiden, sesuai amanat revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Evaluasi dari Timwas akan menjadi acuan penting dalam membangun sistem yang lebih efisien dan transparan ke depan.
Ia menegaskan bahwa DPR RI berkomitmen penuh dalam mengawal proses transisi ini agar penyelenggaraan haji di masa depan benar-benar berpihak pada jemaah.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Aditya Yohan
