billboard mobile
HOME  ⁄  Nasional

Ilham Permana Soroti Ketimpangan Anggaran TVRI dan RRI: Fungsi Penyiaran Publik Jangan Tergeser Manajemen

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Ilham Permana Soroti Ketimpangan Anggaran TVRI dan RRI: Fungsi Penyiaran Publik Jangan Tergeser Manajemen
Foto: Ilham Permana Soroti Ketimpangan Anggaran TVRI dan RRI: Fungsi Penyiaran Publik Jangan Tergeser Manajemen

Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ilham Permana, menyoroti ketimpangan alokasi anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Tahun 2026 yang diajukan oleh LPP TVRI dan RRI.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Kamis (10/7/2025) bersama Direktur Utama LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara, Ilham menyatakan bahwa rancangan anggaran kedua lembaga penyiaran terlalu berat di sisi manajemen dan belum mencerminkan fungsi utama sebagai media penyiaran publik.

“Prinsipnya kami menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan. Tapi ada catatan penting, terutama soal alokasi program di RRI, di mana 98 persen anggaran diarahkan untuk dukungan manajemen, sementara hanya 2 persen untuk program penyiaran publik yang justru menjadi core business lembaga ini,” ujarnya.

Komposisi Tak Seimbang, DPR Minta TVRI–RRI Lakukan Revisi

Ilham juga mencatat bahwa di TVRI, sebanyak 63 persen dari total anggaran digunakan untuk dukungan manajemen, sedangkan hanya 37 persen untuk program siaran publik.

Menurutnya, komposisi anggaran tersebut menunjukkan ketidakseimbangan prioritas dan perlu dikaji ulang secara serius.

“Angka-angka ini tidak mencerminkan orientasi lembaga pada tugas utamanya sebagai penyiar publik. Seharusnya justru anggaran terbesar dialokasikan untuk produksi dan penyiaran program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia meminta TVRI dan RRI melakukan koreksi terhadap struktur anggaran sebelum Komisi VII menyetujui usulan tambahan anggaran masing-masing sebesar Rp1 triliun untuk TVRI dan Rp600 miliar untuk RRI.

Ilham menilai bahwa penyusunan anggaran yang terlalu dominan pada sektor manajerial mencerminkan ketidaktepatan sasaran dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran negara.

“Kalau anggarannya lebih besar untuk manajemen daripada untuk penyiaran, berarti perencanaan ini tidak presisi dan tidak objektif. Harus ada koreksi. Jangan sampai fungsi utama sebagai lembaga penyiaran publik terpinggirkan,” ujarnya.

Fraksi Golkar Dukung Peningkatan Kapasitas, Asal Proporsional

Fraksi Partai Golkar, menurut Ilham, mendukung penuh upaya peningkatan kapasitas lembaga penyiaran publik, selama dilakukan secara akuntabel, efisien, dan proporsional.

Ia berharap revisi alokasi anggaran dapat segera dilakukan agar tambahan dana yang diajukan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan penyiaran publik di seluruh Indonesia.

Penulis :
Ahmad Yusuf
Editor :
Ahmad Yusuf