Pantau - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp957 miliar digunakan untuk transaksi judi online (judol) oleh para penerima bantuan.
Temuan ini didasarkan pada analisis data yang dilakukan Kemensos bersama PPATK terhadap rekening para penerima bansos yang disalurkan melalui Kementerian Sosial.
Pada pertengahan tahun 2025, dilakukan analisis terhadap 28,4 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos yang kemudian dipadankan dengan 9,7 juta NIK pemain judol tahun 2024.
Hasilnya, ditemukan sebanyak 571.410 NIK yang sama antara penerima bansos dan pemain judol.
"Sebanyak dua persen orang penerima bansos merupakan pemain judol tahun 2024 dan terdapat 7,5 juta transaksi dengan nilai Rp957 miliar," ungkap Saifullah Yusuf dalam keterangan resminya.
Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran dan Masih Gunakan Data Lama
Mensos menyebut sebagian besar penyaluran subsidi sosial dan bantuan pemerintah belum sepenuhnya tepat sasaran.
Ia memaparkan, "Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) 43 persen tidak tepat sasaran, bantuan LPG 60 persen tidak tepat sasaran, BBM 82 persen, bahkan listrik lebih dari 50 persen," ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penyaluran bansos harus berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.
"Kemensos atas arahan Presiden terus berkonsolidasi, baik di dalam maupun di luar, apalagi ada penerima bansos yang sampai 10-15 tahun. Maka dari itu kita terus melakukan ground check," ujarnya.
Mensos juga meminta pemerintah daerah untuk tidak lagi menggunakan data lain di luar DTSEN agar penyalahgunaan seperti untuk judol tidak terulang kembali.
"Para gubernur, bupati, wali kota, dan pemerintah daerah lainnya, jika akan memberikan bansos dan lain-lainnya, jangan menggunakan data lain selain DTSEN, karena ini sudah sesuai dengan Inpres. Kalau nanti bansos-bansos itu (penyalurannya) tidak sesuai, bisa ada masalah. Maka itu harus kita laksanakan, karena ini sudah sesuai Inpres," tegas Saifullah Yusuf.
Ia menambahkan bahwa meskipun DTSEN belum sempurna, data tersebut diperbarui setiap hari dan tetap menjadi acuan utama untuk menjamin penyaluran bansos yang lebih akurat dan tepat sasaran.
- Penulis :
- Arian Mesa
