Pantau - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat meminta seluruh pemerintah provinsi agar mematuhi pedoman pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) Ramah yang telah ditetapkan oleh Kemendikdasmen.
Pernyataan ini disampaikan Atip usai meninjau hari pertama MPLS Ramah di SDN Utan Kayu Selatan 05, Jakarta Timur, pada Senin (14/7/2025).
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas pelibatan instansi TNI dan Polri dalam MPLS Ramah tahun ajaran 2025/2026 di sejumlah sekolah di Provinsi Jawa Barat.
"Ya di pedoman itu sudah jelas, di sana kan hanya ada tiga pihak yang terlibat, panitia MPLS atau sekolah, kemudian dinas dan kami Kemendikdasmen, itu saja. Jadi ikuti pendoman, ikuti pendoman ya, pedoman itu untuk dipedomani," ungkapnya.
Siap Komunikasi dengan Pemprov Jabar
Atip menyatakan pihaknya siap melakukan komunikasi langsung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan MPLS Ramah di wilayah tersebut.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan MPLS harus sesuai dengan prinsip ramah anak dan dilakukan oleh pihak-pihak yang tercantum dalam pedoman resmi Kemendikdasmen.
Sebelumnya, pada Kamis (10/7) di Bandung, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan bahwa pelaksanaan MPLS Ramah untuk siswa SMA sederajat di Jabar melibatkan anggota TNI dan Polri.
MPLS Ramah di Jawa Barat dimulai pada 14 Juli 2025 dengan jadwal masuk sekolah pukul 06.30 WIB.
Sebanyak dua hingga tiga anggota TNI/Polri mendampingi siswa selama lima hari pelaksanaan MPLS berlangsung.
Kehadiran TNI dan Polri dalam MPLS tersebut bertujuan untuk memberikan pendidikan karakter, serta menyampaikan materi kebangsaan dan bela negara.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
