Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya strategi mitigasi menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dan pilkada ulang di sejumlah daerah.
Ribka menyampaikan hal tersebut dalam rapat pembahasan penyelenggaraan PSU dan pilkada ulang yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa.
"Untuk strategi upaya mitigasinya harus bagus, ini kita harus siapkan skema (mitigasi), misalnya ada PSU lagi, apa yang kita lakukan (untuk mengantisipasinya)," ungkapnya.
Koordinasi Lintas Sektor Jadi Kunci Stabilitas
Ribka mengimbau agar pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi lintas sektor, baik secara vertikal maupun horizontal, guna memastikan kelancaran pelaksanaan PSU dan pilkada ulang.
Ia menilai bahwa koordinasi yang solid merupakan kunci untuk mempercepat persiapan dan menjaga stabilitas keamanan.
"Harus betul-betul kita siapkan, kita menutupi semua celah ya, dari sisi keuangannya, kemudian koordinasi lintas sektor, terus dari sisi keamanannya," ia mengungkapkan.
Ribka juga mendorong pemerintah agar aktif melakukan pemantauan pada setiap tahapan proses.
"Terus meningkatkan monitoring dan evaluasi, monitoring dan evaluasi ya ini juga dan kita seperti yang kita lakukan hari ini," tuturnya.
DPR Tekankan Kepatuhan terhadap Prosedur
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtera Banong, menyampaikan pandangan serupa dalam rapat kerja bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Bahtera menekankan pentingnya persiapan yang matang agar tidak terjadi PSU di atas PSU.
"Agar betul-betul persiapan dan kesiapannya dalam rangka PSU maupun Pilkada ulang dipersiapkan secara matang," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pelaksanaan PSU yang tidak mengikuti aturan dapat memicu gugatan hukum dan memperlambat proses tahapan pemilu berikutnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
