HOME  ⁄  Nasional

Mentrans Tekankan Pemberantasan Korupsi Lewat Deklarasi Makarti dan Tes Narkoba Pegawai

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Mentrans Tekankan Pemberantasan Korupsi Lewat Deklarasi Makarti dan Tes Narkoba Pegawai
Foto: (Sumber: Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara memberikan sambutan dalam Pencanangan Survei Penilaian Integritas KPK 2025 Pembangunan Zona Integritas Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Kamis (17/7/2025). ANTARA/Harianto)

Pantau - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui Deklarasi Makarti sebagai wujud komitmen integritas di lingkungan Kementerian Transmigrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Pencanangan Survei Penilaian Integritas KPK 2025 dan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Transmigrasi yang digelar di Jakarta.

Deklarasi Makarti menjadi tonggak moral dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan transmigrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

Lima Komitmen Integritas dan Tes Narkoba untuk Pegawai

Mentrans memimpin langsung pembacaan Deklarasi Makarti dan meminta kesediaan seluruh pegawai, termasuk yang hadir secara daring, untuk ikut serta membacakan deklarasi tersebut.

Seluruh pegawai secara serempak menjawab “Siap.”

Isi Deklarasi Makarti mencakup lima poin utama:

  • Menegakkan integritas, moralitas, dan etika dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
  • Membangun sistem kerja yang efektif dan efisien.
  • Menyediakan pelayanan publik yang bersih, cepat, dan bebas pungutan liar.
  • Melakukan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.
  • Menjadi teladan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sebagai bentuk keteladanan, Mentrans juga mengumumkan pelaksanaan tes narkoba bagi seluruh pegawai, dimulai dari dirinya dan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.

Tes narkoba ini akan dilakukan secara insidentil sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Dukung Zona Integritas dan Survei KPK

Inspektur Jenderal Kementerian Transmigrasi, Yusep Fatria, menyampaikan bahwa kegiatan ini mendukung program nasional pemberantasan korupsi dan implementasi reformasi birokrasi.

Tujuannya adalah memperkuat zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran seluruh ASN, baik PNS maupun P3K, terhadap pentingnya integritas dan pencegahan korupsi.

Survei Penilaian Integritas KPK juga akan dikoordinasikan melalui pengumpulan data dan sosialisasi menyeluruh kepada pegawai.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbentuknya komitmen bersama dalam membangun budaya integritas serta tersosialisasikannya survei integritas secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Transmigrasi.

Penulis :
Aditya Yohan