Pantau - Amin Ak resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dalam sebuah upacara di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 22 Juli 2025.
Dalam pernyataannya usai pelantikan, Amin menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Fokus pengawasan BAKN ke depan akan diarahkan pada isu-isu strategis yang berdampak langsung terhadap tata kelola negara dan pelayanan publik.
"Alhamdulillah, saya bersyukur atas amanah ini. Ke depan, BAKN akan fokus pada pengawasan temuan BPK yang bersifat lintas kementerian dan lintas sektor. Jangan sampai ada rekomendasi BPK yang dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian," ungkapnya.
Fokus pada Isu-isu Strategis dan Lintas Sektor
Beberapa temuan BPK yang menjadi perhatian BAKN antara lain pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan data kesejahteraan sosial, belanja operasional BUMN, dan tata kelola aset di sektor hulu migas.
Amin menekankan bahwa isu-isu tersebut menyangkut langsung kepentingan rakyat serta integritas keuangan negara.
Untuk memperkuat tindak lanjut, BAKN akan meningkatkan koordinasi dengan komisi-komisi terkait di DPR RI.
"Jika dalam 60 hari tindak lanjut belum dilakukan, BAKN akan mengundang komisi terkait untuk menentukan langkah lanjutan. Ini bentuk penguatan akuntabilitas dan disiplin anggaran," ia mengungkapkan.
Dorong Keterbukaan dan Pelibatan Masyarakat
BAKN juga berkomitmen untuk mendorong keterbukaan informasi kepada publik sebagai bagian dari pengawasan yang lebih partisipatif.
Amin menyatakan bahwa laporan hasil telaahan BAKN yang relevan akan disajikan secara ringkas dan komunikatif agar mudah diakses masyarakat.
"Kami juga akan meningkatkan pelibatan masyarakat sipil dalam proses pengawasan anggaran," tegasnya.
Menutup keterangannya, Amin menyampaikan pesan kepada kementerian, lembaga, dan BUMN agar menjalankan anggaran secara bertanggung jawab.
"Temuan BPK bukan sekadar catatan administratif, tapi cermin tata kelola. Rekomendasi harus ditindaklanjuti, karena ini menyangkut kepercayaan rakyat terhadap negara," ujarnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
