Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti fenomena maraknya praktik judi online (judol) yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Menurut Pramono, fenomena ini harus menjadi perhatian serius karena bukan hanya masyarakat umum yang terlibat, tetapi juga banyak ASN DKI Jakarta yang ikut bermain judol.
"Mengenai judol itu mendapatkan atensi kita, terutama buat ASN kita. Karena judol ini sekarang bukan hanya masyarakat yang melakukan, tetapi banyak juga ASN kita," ungkapnya.
Gubernur: ASN Korban Perlu Dibina dan Dilindungi
Pramono menegaskan bahwa sebagian ASN yang terlibat dalam judi online merupakan korban yang membutuhkan perlindungan serta pembinaan, bukan semata-mata penindakan hukum.
Ia pun meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk turut serta dalam proses pembinaan ASN yang terbukti terlibat judol.
"Karena saya ingin ASN kita itu wajahnya jangan nggak gembira lah gitu. Sudah ASN-nya DKI, tukin-nya paling gede, main judol keterlaluan banget," ia menambahkan.
Pemprov DKI Jakarta sendiri telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan LPSK dan PPATK sebagai langkah konkret penanganan dan pencegahan kasus-kasus seperti ini.
Kerja Sama dengan LPSK dan PPATK Dinilai Penting
Pramono menyebut kerja sama ini sebagai bentuk kepedulian Pemprov DKI terhadap perlindungan saksi dan korban, terutama yang berkaitan dengan praktik kejahatan seperti judi online.
"Karena bagaimanapun DKI Jakarta mampu untuk melakukan itu. Karena nggak semua provinsi mampu. Penandatanganan kerja sama ini saya yakin akan memberikan dampak, terutama bagi Balai Kota," ujarnya.
Ketua LPSK Achmadi mengapresiasi langkah Pemprov DKI dalam menginisiasi kerja sama ini dan menilai bahwa kerja sama tersebut menjadi momentum penting dalam membangun sistem perlindungan hukum yang lebih kuat.
Achmadi menegaskan bahwa MoU ini tidak hanya penting untuk pencegahan dan penanggulangan, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak bagi saksi korban, saksi pelaku, maupun ahli.
"Jangankan keadilan, publik ada yang untuk berbicara saja belum tentu mau. Karena takut. Sebab itulah sekali lagi kami sangat mengapresiasi atas inisiasi Bapak Gubernur untuk melakukan MoU ini," ungkapnya.
Kerja sama ini diharapkan menjadi landasan awal untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari praktik judi online serta mendukung keberanian ASN dalam melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan pemerintahan.
- Penulis :
- Arian Mesa
