Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti secara serius skandal beras premium oplosan yang tengah ramai menjadi perhatian publik karena dinilai merugikan konsumen, mencoreng etika perdagangan, dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat di tengah inflasi.
"Praktik curang seperti ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Saat daya beli masyarakat sedang menurun, mereka justru dihadapkan pada manipulasi mutu pangan yang sangat merugikan," tegas Puan.
Ia menyebut bahwa kerugian akibat skandal ini bukan sekadar finansial, tetapi juga memukul pedagang kecil yang menjadi korban rantai distribusi yang tidak transparan.
Temuan 85 Persen Sampel Tidak Sesuai Standar
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap bahwa praktik pengoplosan beras bermula dari kejanggalan harga dalam dua bulan terakhir.
Harga gabah di tingkat petani turun, sementara harga beras di tingkat konsumen justru naik.
Kementerian Pertanian kemudian melakukan pengecekan lapangan dan menemukan bahwa sebagian besar sampel dari 10 provinsi produsen utama tidak memenuhi standar mutu.
Hasil uji laboratorium menunjukkan sekitar 85 persen sampel beras tidak sesuai standar, bahkan ditemukan beras kemasan 5 kg yang hanya berisi 4,5 kg.
Presiden Prabowo Subianto memperkirakan praktik curang ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun per tahun.
Menurut Puan, besarnya angka kerugian ini menunjukkan adanya celah serius dalam tata kelola distribusi pangan nasional.
"Lebih dari sekadar kerugian finansial, skandal ini telah memukul pedagang kecil yang sebetulnya menjadi korban rantai distribusi yang tidak transparan. Mereka menjual produk dengan niat baik, tapi justru ikut menanggung dampaknya karena mutu produk tidak sesuai label," ujarnya.
Desakan Langkah Konkret dan Transparansi Pelaku
Puan mendesak agar pemerintah dan lembaga penegak hukum segera mengambil langkah konkret dan terukur demi mewujudkan keadilan ekonomi di sektor pangan.
"Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu segera mengambil langkah-langkah konkret. Jangan biarkan konsumen dan pedagang kecil jadi korban," ia menegaskan.
Ia menyarankan pemerintah untuk membuka nama-nama produsen dan merek yang terlibat guna memulihkan kepercayaan publik.
"Praktik oplosan beras juga harus diusut tuntas. Dugaan keterlibatan kartel atau praktik monopoli dalam distribusi beras premium harus diselidiki tuntas," tambahnya.
Puan menilai bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus dilibatkan dalam mengungkap akar permasalahan dan mengklasifikasi tingkat kesalahan dalam kasus ini.
Ia juga mengingatkan bahwa ketahanan pangan tidak bisa dibangun di atas praktik curang dan manipulasi mutu.
Pemerintah diminta segera mengeluarkan kebijakan afirmatif untuk melindungi pedagang pasar dari dampak reputasi yang buruk dan membuka ruang pemulihan ekonomi secara adil.
"Bila distribusi pangan terus dikuasai oleh segelintir pemain besar tanpa pengawasan ketat, ditambah praktik-praktik curang, maka rakyatlah yang menjadi korban. Negara tidak boleh membiarkannya," tutup Puan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
