Pantau - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan pekerja, baik melalui pembangunan maupun renovasi rumah.
"Sudah jelas bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen yang kuat. Kami bahas, dalam tiga tahun terakhir mereka telah membantu 567 unit rumah di 2022, 494 unit di 2023, dan hingga Juni 2024 telah menyalurkan bantuan untuk 390 unit rumah. Ini merupakan langkah konkret dalam mendukung target nasional 3 juta rumah," ujar Maruarar Sirait.
Kementerian PKP dan BPJS Ketenagakerjaan menyepakati kerja sama strategis guna menyediakan hunian layak bagi para pekerja, yang akan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).
Integrasi Program FLPP dan MLT untuk Pekerja Berpenghasilan Rendah
Kerja sama ini menitikberatkan pada sinergi antara program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menegaskan dukungan penuh terhadap inisiatif ini.
"Dengan jumlah peserta mencapai 39,3 juta orang, kami memiliki basis data yang kuat untuk menargetkan program FLPP dan MLT secara lebih efektif. Ini adalah bentuk nyata kontribusi kami dalam mendukung kesejahteraan pekerja," ujarnya.
Data kepesertaan akan digunakan untuk memprofilkan pekerja yang membutuhkan rumah dan memastikan akses pembiayaan yang tepat.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyebut bahwa hingga saat ini sudah tersalurkan 134.400 unit rumah melalui skema FLPP, dengan 76 persen di antaranya diakses oleh pekerja swasta yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Dapat Dukungan Asosiasi, REI Siap Berikan Insentif
Sejumlah asosiasi perumahan turut mendukung rencana kerja sama ini.
Ketua Umum Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto, menyatakan kesiapannya untuk memberikan insentif berupa pembebasan uang muka bagi para pekerja yang mengakses rumah subsidi.
"Langkah konkret ini akan difasilitasi oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama Kementerian PKP melalui sosialisasi langsung ke perusahaan-perusahaan, agar pekerja semakin mudah mendapatkan akses rumah yang layak," kata Joko.
Kerja sama lintas sektor ini diharapkan menjadi motor penggerak dalam percepatan pencapaian target nasional penyediaan tiga juta rumah serta memperluas akses perumahan yang terjangkau dan layak bagi pekerja di seluruh Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
