Pantau - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, memimpin kunjungan kerja reses ke Kantor Gubernur Aceh pada Jumat, 25 Juli 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Dede menyoroti pentingnya penguatan tata kelola sektor publik di Aceh, khususnya pada bidang pelayanan dan pengembangan ekonomi lokal.
Ia menyatakan bahwa pengelolaan kelembagaan seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus diperkuat agar penggunaan dana otonomi khusus (otsus) memberi dampak langsung yang lebih besar kepada masyarakat.
Menurutnya, sektor-sektor seperti BLUD dan BUMD masih termasuk dalam cakupan kerja Komisi II DPR RI dan perlu mendapatkan perhatian serta dukungan konkret dari pusat.
"Kalau BLUD tadi kan kita bicara rumah sakit, BUMD tadi belum sempat dibacakan. Kami malah mengundang Pak Wagub untuk datang ke Jakarta untuk bikin paparan lebih detail kepada kami," ungkapnya.
Dukungan Regulasi dan Kelembagaan untuk Pengelolaan Ekonomi Daerah
Dede mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan ekonomi daerah adalah belum memadainya struktur kelembagaan dan manajerial untuk mengelola potensi lokal secara optimal.
Komisi II DPR RI, katanya, akan mendorong dukungan dalam bentuk regulasi dan pendampingan kelembagaan guna menjawab tantangan ini.
Ia menegaskan bahwa pemanfaatan dana otsus seharusnya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi lokal serta kapasitas institusional.
Dede menyampaikan bahwa penguatan tersebut menjadi kunci agar program pembangunan dapat berlanjut secara mandiri ketika dana otsus berakhir pada tahun 2027.
Sebagai politisi Partai Demokrat, Dede menyatakan dukungan penuh terhadap usulan perpanjangan dana otsus Aceh.
Ia menilai banyak daerah di Aceh belum menunjukkan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan dan investasi swasta belum masuk secara masif.
"Kalau kita perhatikan, daerah-daerah masih banyak yang PAD-nya belum tumbuh dan berkembang, investasi juga belum masuk secara masif. Artinya, masih membutuhkan waktu," ia mengungkapkan.
Dede juga menyoroti letak geografis Aceh yang strategis karena berbatasan langsung dengan negara lain, yang menurutnya menjadi alasan tambahan untuk memperpanjang dana otsus demi menjaga fungsi perlindungan wilayah.
DPR Buka Peluang Panja Khusus Masa Depan Aceh
Ia menambahkan bahwa usulan perpanjangan dana otsus akan dibahas lebih lanjut di internal DPR RI.
Dede membuka kemungkinan pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang secara khusus akan membahas masa depan Aceh pasca-2027.
"Kawan-kawan mengusulkan ada panja terkait masalah Aceh ini. Saya persilakan saja, nanti hasil keputusan seperti apa," ujarnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
