Pantau - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa data pribadi 4,6 juta warga yang diklaim bocor dan diperjualbelikan di dark web bukan berasal dari sistem resmi milik mereka.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan bahwa hasil pengecekan internal menunjukkan tidak ada kebocoran data dari sistem Pemprov Jabar.
"Sudah kami cek dan pastikan, tidak ada data dari sistem Pemprov Jabar yang bocor. Logo yang digunakan itu hanya klaim sepihak dari oknum yang ingin memanfaatkan nama baik pemerintah untuk kepentingan pribadi," ungkapnya di Gedung Sate Bandung, Senin.
Tim Keamanan Pastikan Sistem Aman
Diskominfo Jawa Barat melalui tim persandian dan keamanan informasi telah melakukan investigasi menyeluruh.
Hasilnya tidak ditemukan adanya pelanggaran atau pembobolan sistem data milik Pemprov.
"Kita juga sudah berkoordinasi dengan tim Cybercrime Polda Jabar. Hasilnya tegas: tidak ada kebocoran dari sistem kami," ujarnya.
Pihak Pemprov menyatakan bahwa sistem pemantauan internal bekerja secara aktif selama 24 jam untuk mendeteksi potensi serangan siber.
"Kami punya sistem pemantauan internal yang aktif. Tidak ada pelanggaran yang terdeteksi, dan yang beredar itu hanya manipulasi untuk menimbulkan kekacauan opini," katanya.
Pemprov Jabar juga telah melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum.
" Kami berharap pelaku segera teridentifikasi dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi," ucap Erwan.
Unggahan Hacker Picu Kekhawatiran Publik
Sebelumnya, akun bernama DigitalGhostt di platform X mengklaim telah berhasil membobol dan memperoleh data pribadi 4,6 juta warga Jawa Barat.
Dalam unggahan pada 10 Juli 2025 pukul 16.33 WIB, akun tersebut menulis:
"Halo masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Jawa Barat), mungkinkah data pribadi Anda ada di tangan saya? Di mana pertahanan sibernya? Apakah ia tertidur di atas tumpukan uang?"
Unggahan tersebut disertai tangkapan layar dari forum dark web yang memperlihatkan penawaran data berlabel "4.6 million data of West Java Indonesian citizens [DATABASE]".
Tampilan gambar menunjukkan logo resmi Pemprov Jabar dan tulisan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Data yang diklaim mencakup informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat, NIK, email, dan pekerjaan.
Keaslian data tersebut masih dalam proses verifikasi oleh pihak berwenang.
Namun, unggahan tersebut memicu kekhawatiran karena berpotensi menjadi salah satu insiden kebocoran data terbesar di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat.
DigitalGhostt dikenal sebagai akun aktif di forum dark web dengan reputasi tinggi dalam transaksi data hasil peretasan.
Akun @H4ckmanac menyebut bahwa DigitalGhostt pernah terlibat dalam peretasan 700 ribu data individu milik Kementerian Pertahanan.
Meski begitu, Erwan menegaskan belum ada urgensi untuk mengevaluasi sistem keamanan siber Pemprov Jabar.
"Tidak perlu dievaluasi karena tidak ada sistem yang dibobol. Yang terjadi adalah pemalsuan identitas dan klaim tanpa dasar," tuturnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
