Pantau - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menggandakan bantuan pendidikan melalui Kementerian Agama (Kemenag), mengingat tingginya biaya pendidikan yang semakin membebani masyarakat kurang mampu.
"Pendidikan menjadi semacam pintu keluar bagi generasi muda dari kalangan yang tidak mampu. Untuk itu, kami meminta Presiden Prabowo menaikkan bantuan pendidikan bagi masyarakat tak mampu. Dengan kemampuan pemerintah saat ini, tahun depan dimungkinkan untuk menaikkan dua kali lipat," ungkapnya.
Usulan Gandakan Bantuan KIP-K dan PIP
Singgih menyoroti pentingnya bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang saat ini masih belum mencukupi kebutuhan mahasiswa dan pelajar dari keluarga miskin.
Pada tahun anggaran 2025, Kemenag menyalurkan beasiswa KIP-Kuliah kepada 21.490 mahasiswa, terdiri dari 16.600 mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan 4.890 mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).
Untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah, bantuan PIP diberikan kepada 938.160 pelajar SD, 911.625 pelajar SMP, 399.260 pelajar SMA, dan 442.692 pelajar SMK.
Namun, Komisi VIII DPR RI menilai jumlah itu masih belum memadai.
Mereka mengusulkan agar bantuan KIP-Kuliah ditingkatkan menjadi 50.000 penerima dan bantuan PIP menjangkau hingga lima juta siswa.
"Jika Kementerian Keuangan dan Bappenas mau memberikan anggaran lebih, seharusnya tidak jadi masalah, karena 20 persen APBN untuk biaya pendidikan tidak sepenuhnya jatuh kepada Kemendiktisaintek, bisa dialokasikan untuk sekolah-sekolah di bawah Kemenag. Jadi, banyak ruang bagi Presiden Prabowo untuk meningkatkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa," ia mengungkapkan.
Dorongan Pemerataan Akses Pendidikan dan Pelatihan
Singgih menjelaskan bahwa meskipun Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak naik tahun depan, masih banyak biaya pendidikan lainnya yang tetap menjadi beban mahasiswa.
"UKT meskipun tidak naik pada tahun depan, selalu ada biaya-biaya lain yang menekan mahasiswa. Dengan KIP dan PIP yang ditingkatkan, cukup membantu mahasiswa dan pelajar," tambahnya.
Ia berharap pemerintah mendukung peningkatan kualitas dan akses pendidikan tinggi, khususnya di institusi yang berada di bawah naungan Kemenag.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan akan memperkuat posisi Indonesia secara regional dan global.
"Ingat peringkat Programme for International Student Assessment (PISA) pendidikan di Asia Tenggara menempatkan Singapura di posisi teratas, diikuti oleh Vietnam, Brunei, dan Malaysia, sementara itu posisi Indonesia berdasarkan data Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) berada di peringkat keenam di antara negara-negara ASEAN," katanya.
Selain itu, Singgih mendorong agar pemerintah memperbesar anggaran pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
"Ini juga membantu masyarakat membuka lebih luas peluang mereka di dunia kerja, bahkan menciptakan lapangan kerja," pungkasnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
- Editor :
- Tria Dianti
