Fahri Hamzah Tegaskan Proyek Pemerintah Harus Berdasarkan Data Daerah, Fokus Restorasi Pesisir 2025

Pantau - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menegaskan bahwa seluruh proyek pemerintah pusat harus disusun berdasarkan data dan kebutuhan nyata dari pemerintah daerah agar tepat sasaran dan tidak mangkrak.

Proyek Pusat Wajib Berdasarkan Data Daerah

Menurut Fahri, akurasi data menjadi kunci utama dalam merencanakan pembangunan, karena pemerintah pusat tidak memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.

“Pemerintah pusat tidak mengenal rakyat. Yang mengenal rakyat lebih baik adalah pemerintah daerah, apalagi ketua RT. Siapa yang lagi sakit, siapa suami istri yang sedang bertengkar, itu pemerintah lokal lebih ngerti,” ungkapnya.

Ia menyoroti sejumlah proyek pusat yang mangkrak akibat tidak berbasis data lapangan dan minim koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Kalau bawa proyek ngedrop, kadang-kadang didrop di tempat yang salah, akhirnya mangkrak dan tidak diteruskan. Itu tidak boleh kita lakukan lagi,” tambah Fahri.

Ia menyerukan kolaborasi erat antara pusat dan daerah dalam setiap tahapan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Prioritas 2025: Penataan Kawasan Pesisir

Pada tahun 2025, Kementerian PKP akan memfokuskan programnya pada restorasi dan renovasi kawasan pesisir di seluruh Indonesia.

Program ini akan dijalankan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai instruksi Presiden, di mana 1.000 kawasan pesisir dikelola KKP, dan sisanya oleh Kementerian PKP.

Dari total sekitar 13.000 kawasan pesisir, sekitar 1.300 kawasan (10 persen) menjadi target awal penataan.

Setiap kawasan akan mendapatkan alokasi anggaran rata-rata Rp20 hingga Rp22 miliar, dan pembiayaannya tidak hanya berasal dari APBN, tetapi juga melibatkan sektor swasta.

“Karena rata-rata kawasan pesisir di Indonesia memiliki nilai strategis, maka skema pembiayaannya bisa dikembangkan untuk menarik partisipasi swasta,” jelas Fahri.

Dengan pendekatan berbasis data serta koordinasi lintas kementerian, pemerintah berharap program pembangunan kawasan pesisir dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal, terutama di wilayah-wilayah pesisir yang selama ini terpinggirkan.