Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan telah memanggil peretas dalam negeri dan memperkuat tim internal untuk memperbaiki serta meningkatkan keamanan sistem Coretax milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Langkah ini diambil menyusul insiden kebocoran data Coretax sebelumnya yang sempat dijual ke pihak luar, dan dilakukan tanpa menambah beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Tentang biaya Coretax, nggak ada penambahan biaya. Paling nambah biaya bayar gaji staf. Itu kan saya jadikan tenaga ahli di saya, ahli IT-nya itu. Gaji biasa, pos pengeluaran biasa, nggak ada yang istimewa," ungkap Purbaya.
Ia menjelaskan bahwa perbaikan sistem dilakukan dengan mengandalkan sumber daya manusia dalam negeri yang memiliki kapasitas memadai.
Fokus utama diarahkan untuk memperkuat Tim Pelaksana Pembaruan Sistem Perpajakan (PSIAP) yang selama ini dinilai sudah kompeten, hanya perlu pengarahan lebih jelas dalam pelaksanaan teknisnya.
"Sebelumnya mereka nggak biasa saja, tapi dari sisi programming, coding, nggak ada masalah. Katanya bagus-bagus. Jadi, kami nggak akan membuat tim baru. Tim yang ada diperkuat," ia mengungkapkan.
Keamanan Coretax Meningkat Signifikan
Purbaya juga menggandeng peretas lokal dengan reputasi global untuk menguji keamanan sistem, sebagai bagian dari upaya peningkatan proteksi digital.
"Orang Indonesia itu hacker-nya jago, di dunia juga ditakuti rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan, kami bayar sih untuk bantuin saya. Jadi sudah dites, sudah lumayan," katanya.
Ia mengklaim performa keamanan sistem Coretax kini telah meningkat signifikan dari sebelumnya hanya sekitar 30 dari 100, menjadi lebih dari 95.
Selain itu, level keamanan yang sebelumnya berada pada peringkat D atau E kini naik ke level A+, serta performa non-transaksional juga menembus angka 95 dari rentang 0 hingga 100.
Target Rampung Awal 2026, Kontrak Asing Jadi Kendala
Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih adanya kontrak dengan LG CNS-Qualysoft Consortium sebagai vendor sistem, yang membuat akses pemerintah terhadap sistem tidak sepenuhnya langsung.
Kontrak ini akan berakhir dan dialihkan sepenuhnya ke Pemerintah Indonesia pada Desember 2025.
Setelah itu, Purbaya optimistis seluruh persoalan sistem Coretax bisa dituntaskan pada awal tahun 2026.
"Januari sudah selesai harusnya, keamanan dan infrastruktur. Infrastruktur sangat amat cukup, tinggal dimaksimalkan pemanfaatannya. Barang-barang yang kita beli tuh mahal dan canggih, cuma nggak bisa pakainya. Tapi nggak apa, ini kan kita belanja, jadi pajak cukup serius untuk belanja Coretax ini," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan memutus ketergantungan teknis terhadap pihak asing dan mulai mengoptimalkan kemampuan talenta lokal secara serius.
"Secara teknis, ketergantungan pada pihak asing ke depan akan kami putus. Pada dasarnya, orang Indonesia punya kemampuan dan kami akan memanfaatkan itu dengan serius ke depan," ujarnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
