Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily dan Ketua Dewan Pembina Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Purnomo Yusgiantoro menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2025.
Penandatanganan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepala daerah di seluruh Indonesia, terutama dalam hal pelayanan publik dan kepemimpinan daerah.
Menteri Dalam Negeri menyebutkan bahwa banyak kepala daerah merupakan pejabat baru yang belum memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah.
Oleh karena itu, penguatan kapasitas kepala daerah menjadi kebutuhan mendesak agar dapat menjalankan pemerintahan secara efektif dan melayani rakyat dengan optimal.
"Paling tidak mereka memiliki kemampuan pelayanan dasar, pelayanan publik, itu yang paling utama sekali kehadiran negara, kehadiran daerah itu adalah utamanya pelayanan publik yang dirasakan oleh rakyat", ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan pelayanan publik harus menjadi fokus dalam pengembangan kapasitas kepala daerah.
Pentingnya Pelatihan untuk Kepala Daerah Baru
Tito menjelaskan bahwa desentralisasi menjadikan kepala daerah memiliki peran yang sangat penting karena mereka menangani banyak urusan pemerintahan secara langsung.
Kepala daerah yang terpilih secara demokratis memiliki legitimasi dari rakyat, namun tantangan muncul karena latar belakang dan kapasitas mereka sangat beragam.
Pelayanan dasar yang harus dikuasai kepala daerah mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas (ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat), serta sosial.
Pelatihan yang akan diberikan dalam KPPD dirancang untuk memadukan materi kebangsaan, manajerial, dan praktik lapangan secara langsung.
Tito mendorong agar kursus ini tidak hanya mencakup teori, tetapi juga memberikan pengalaman belajar dari negara lain seperti Singapura yang telah sukses dalam membangun sistem pemerintahan yang efisien.
"Akan bisa membuat kepala daerah ini punya inovasi (ketika) kembali ke daerah masing-masing untuk bisa terapkan apa yang bisa diaplikasikan di daerahnya", ia mengungkapkan.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menyukseskan program pelatihan ini.
"Kami Kemendagri siap untuk selalu bersama-sama untuk terus meluncurkan program ini. Kami yakin program ini akan banyak manfaatnya untuk kepala daerah dan otomatis nanti kalau mereka maju daerahnya itu kontribusi buat Indonesia", ujar Tito.
Pelaksanaan KPPD 2025 Digelar di Jakarta dan Singapura
Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan komitmen bersama dalam mempersiapkan pemimpin daerah yang tangguh, berintegritas, dan memiliki wawasan kebangsaan.
"Sebagai pendukung dalam mengemban tugas-tugas kepemimpinan di daerahnya masing-masing", katanya.
Pelaksanaan KPPD akan berlangsung pada 4–18 November 2025, dengan kegiatan pelatihan dilaksanakan di Jakarta dan Singapura.
Kurikulum pelatihan telah disusun bersama oleh Kementerian Dalam Negeri dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC).
Di Singapura, peserta akan mempelajari isu-isu strategis dalam pelayanan publik, seperti digitalisasi, pengelolaan sampah (waste management), kesehatan, dan pendidikan.
"Salah satunya misalnya terkait dengan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, waste management atau persampahan, kemudian digitalisasi itu menjadi hal yang nanti akan kita pelajari", jelas Ace Hasan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
