Pantau - Komnas Perempuan meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melibatkan perempuan dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus intoleransi yang terjadi di berbagai daerah.
"Perlunya dalam langkah-langkah penanganan kasus intoleransi yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta aparatur penegak hukum untuk melibatkan perempuan dan mendengarkan suara serta pengalaman perempuan," ungkap anggota Komnas Perempuan, Chatarina Pancer Istiyani, dalam pernyataan di Jakarta pada Selasa (5/8).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas peristiwa persekusi terhadap jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) yang sedang beribadah di rumah doa mereka di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat.
Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa pemerintah, pemda, dan aparat penegak hukum harus bertindak sesuai dengan amanat undang-undang dalam menangani kasus semacam ini.
"Rekonsiliasi dan pemulihan harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan," lanjut Chatarina.
Persekusi Brutal Jemaat GKSI, Dua Anak Jadi Korban
Insiden intoleransi tersebut terjadi pada Minggu sore, 27 Juli 2025, saat sekelompok massa mendatangi rumah doa GKSI dan memaksa jemaat menghentikan ibadah mereka.
Dalam video yang viral di media sosial, terlihat sejumlah pria membawa kayu dan meneriaki jemaat agar segera keluar dari rumah doa.
Kerusuhan berujung pada perusakan fasilitas rumah doa, termasuk pemecahan kaca jendela, pembongkaran pagar, perusakan kursi plastik, dan sejumlah bagian bangunan lainnya.
Jemaat GKSI berhamburan keluar dalam keadaan panik, termasuk anak-anak yang menangis ketakutan saat perusakan terjadi.
Setelah bangunan dikosongkan, massa tetap melakukan tindakan anarkis dengan merusak properti yang tersisa.
Dua anak dilaporkan mengalami luka akibat aksi kekerasan tersebut.
Polisi telah mengamankan sembilan orang yang diduga sebagai pelaku perusakan dan menahan mereka di Mapolresta Padang.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
