Pantau - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah sedang membangun desain besar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt (GW) yang akan tersebar di seluruh desa untuk mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
PLTS 100 GW Dorong Ketersediaan Listrik untuk KDMP
PLTS ini dirancang untuk mendorong ketersediaan listrik bagi koperasi desa yang diluncurkan oleh pemerintah.
"Ini akan mendorong untuk bagaimana ketersediaan listrik bagi Koperasi (Desa) Merah Putih", ungkap Bahlil dalam keterangan resminya.
Proyek PLTS ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan sekaligus mendukung aktivitas koperasi yang tersebar di wilayah pedesaan.
Menurut Bahlil, proyek ini juga membuka peluang besar bagi pengembangan industri baterai dalam negeri.
"Karena PLTS itu cuma 4 jam pada saat siang hari. Selebihnya harus disimpan lewat baterai. Pada saat malam, baterai yang main. Ini saya lihat bahwa peluang pasar di Indonesia itu cukup besar", ia menjelaskan.
Pembangunan PLTS ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan distribusi listrik di desa-desa.
Potensi Ekonomi Besar dari Industri Baterai dan KDMP
Bahlil menyampaikan bahwa kebutuhan baterai dalam negeri diperkirakan mencapai 392 gigawatt hour (GWh) hingga tahun 2034.
Kebutuhan tersebut berasal dari beberapa sektor, seperti Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, kendaraan listrik, peluang ekspor listrik, serta program pembangunan PLTS 100 GW.
Ia menambahkan bahwa pasar internasional juga menunjukkan prospek besar, dengan potensi permintaan baterai mencapai 3.500 GWh pada tahun 2030.
Potensi nilai pasar baterai kendaraan listrik global bahkan diperkirakan mencapai 500 miliar dolar AS.
Estimasi dampak ekonomi dari proyek industri baterai ini diperkirakan mampu menarik investasi sebesar Rp50,2 triliun.
Selain itu, proyek ini diproyeksikan menciptakan 62 ribu lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,5 miliar dolar AS per tahun.
Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto telah meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit KDMP di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Senin, 21 Juli 2025.
Presiden menegaskan bahwa pembentukan koperasi ini bertujuan memperpendek rantai distribusi bahan kebutuhan pokok dan memperkuat ekonomi masyarakat desa.
Koperasi tersebut diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, dan nelayan di seluruh Indonesia.
Peluncuran KDMP merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang berlaku sejak 27 Maret 2025.
Hingga kini, sebanyak 81.140 unit KDMP telah terbentuk, dengan 80.081 unit di antaranya telah berbadan hukum.
Pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan menjadi model bagi desa-desa lain.
Sejak 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut sudah dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
- Penulis :
- Arian Mesa
