Pantau - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) bersama Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) secara resmi mendeklarasikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Rabu, 6 Agustus 2025.
Komitmen Nasional untuk Memberantas TPPO
Deklarasi ini menandai langkah awal sinergi lintas sektor dalam upaya serius memberantas TPPO, khususnya di wilayah yang rentan seperti NTT.
Sekretaris Jenderal Kementerian P2MI, Dwiyono, menegaskan semangat kuat lembaganya dalam menangani isu perdagangan orang.
"Kami sangat bangga, bagaimana kita semua bisa bersatu padu untuk bergandengan tangan bersinergi memberantas, menanggulangi ancaman TPPO," ungkapnya.
Dwiyono menyebut deklarasi ini sebagai tonggak awal yang akan mendorong strategi lebih luas dan mendalam bersama Polda NTT.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah memberikan arahan langsung kepada KemenP2MI untuk bekerja optimal dalam pelindungan pekerja migran.
"Arahan Bapak Presiden Prabowo adalah agar Kementerian P2MI melindungi para pekerja migran. Jangan ada kekerasan, eksploitasi, dan kejahatan kemanusiaan yang menimpa para pekerja migran kita," tegasnya.
Dukungan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pelindungan
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Meliades Laka Lena, menyambut baik inisiatif KemenP2MI dan menyatakan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Masalah pekerja migran, yakni TPPO, merupakan luka kemanusiaan buat kita," katanya.
Ia menambahkan bahwa deklarasi ini adalah bentuk komitmen yang sangat penting bagi masyarakat NTT.
"Maka bagi kami, inisiasi ini sangat penting. Kami mengapresiasi Kementerian P2MI untuk langkah strategis ini," ujar Emanuel Meliades.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan, penindakan, serta pelindungan menyeluruh terhadap pekerja migran asal Indonesia, khususnya di daerah yang rawan menjadi target perdagangan orang.
- Penulis :
- Arian Mesa
