Pantau - Kementerian Sosial bersama Kementerian Transmigrasi akan membangun Sekolah Rakyat di kawasan transmigrasi dengan target pelaksanaan pada awal tahun 2026.
Program ini merupakan bagian dari prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal.
Anak-anak yang menjadi sasaran adalah mereka yang masuk dalam kategori Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan langkah penting dalam mendukung pemerataan pembangunan dan penguatan pendidikan di daerah tertinggal.
"Ada sesuatu yang baru yang jadi harapan kita semua, yakni mendirikan Sekolah Rakyat di daerah-daerah transmigrasi. Kami mulai dalami dan identifikasi", ungkapnya usai menerima kunjungan kerja Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, pada Kamis, 7 Agustus 2025.
Fokus pada Daerah Tertinggal dan Kemiskinan Ekstrem
Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3 juta anak usia sekolah belum atau tidak sekolah, serta berpotensi putus sekolah, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
"BPS mencatat ada lebih dari 3 juta anak usia sekolah yang belum sekolah, tidak sekolah, atau berpotensi putus sekolah termasuk di 3T. Mereka sering kali tidak terdengar dan tidak terlihat. Presiden ingin kita menoleh pada anak-anak seperti ini", ujar Saifullah menegaskan urgensi program ini.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mendukung penuh inisiatif tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengidentifikasi lokasi-lokasi awal pelaksanaan program.
Beberapa wilayah yang diprioritaskan adalah Nusa Tenggara Timur dan Papua.
Kolaborasi Antarkementerian untuk Pemerataan Pembangunan
Iftitah menambahkan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi saat ini difokuskan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai fondasi penting untuk mendukung kemandirian masyarakat di kawasan transmigrasi.
"Sekolah Rakyat akan sangat relevan bagi daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Dengan kolaborasi antarkementerian, efektivitas program akan meningkat, dan pembangunan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan", ia mengungkapkan.
Rencana pembangunan Sekolah Rakyat ini menjadi bukti komitmen lintas sektor untuk menciptakan keadilan sosial dan memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dari pendidikan.
- Penulis :
- Shila Glorya
