Pantau - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai pembenahan transportasi umum di Jakarta dapat menjadi pelajaran bagi daerah lain, terutama dalam hal kesinambungan kebijakan yang membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk membuahkan hasil.
Integrasi Layanan dan Jejak Kebijakan
Transportasi Jakarta kini terintegrasi antara mikrotrans, bus, dan kereta dengan kolaborasi lintas daerah, menghasilkan layanan Transjakarta 24 jam, trotoar ramah pejalan kaki, dan integrasi tarif antarmoda.
Pada era Sutiyoso (2004–2007), diluncurkan Transjakarta Koridor 1 sebagai BRT pertama di Asia Tenggara dan ditetapkan Pola Transportasi Makro (PTM) sebagai cetak biru pengembangan transportasi.
"Tanpa terobosan ini, Jakarta mungkin masih terperangkap dalam kemacetan abadi," kata MTI.
Era Fauzi Bowo (2007–2012) mengubah Transjakarta menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memberi fleksibilitas operasional.
Era Joko Widodo (2012–2014) menerapkan Perda Penyelenggaraan BRT untuk jaminan anggaran jangka panjang, melakukan peremajaan armada, kontrak operator berbasis Service Level Agreement (SLA), memperbaiki trotoar dan jalur sepeda, serta memulai pembangunan MRT fase 1 Lebak Bulus–Bundaran HI sepanjang 15,8 km.
Era Basuki Tjahaja Purnama (2014–2017) mengintegrasikan angkot ke BRT sebagai feeder, melarang sepeda motor di Jalan Sudirman–Thamrin, dan membangun 13 koridor Transjakarta.
Era Anies Baswedan (2017–2022) membangun 500 km trotoar, jalur sepeda permanen, kawasan integrasi antarmoda, dan layanan terpadu JakLingko yang menghubungkan MRT, LRT, Transjakarta, dan KRL.
Era Heru Budi dan Pramono Anung mengintegrasikan transportasi Jabodetabek, menyatukan tarif dengan kartu JakLingko, memberi insentif fiskal untuk BRT feeder di daerah penyangga, dan menggratiskan 15 golongan warga naik Transjakarta.
Hasil Nyata dan Peringkat Kemacetan
Kebijakan berkelanjutan ini menurunkan kendaraan pribadi masuk Jakarta hingga 18 persen pada periode 2023–2025, memangkas waktu tempuh Bekasi–Jakarta sekitar 40 menit, dan membuat angkutan umum melayani 89,5 persen wilayah Jakarta.
Jakarta kini bukan kota termacet di Indonesia, berada di peringkat kelima nasional dan ke-90 dunia menurut TomTom Traffic Index 2024.
"Tidak ada kota yang gagal membangun transportasi umum karena kurang dana, melainkan karena kurang keberanian untuk melanjutkan," tegas MTI.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
