Pantau - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan seluruh jalan di Jawa Barat akan mulus dan berkualitas pada tahun 2027 untuk mendukung akselerasi ekonomi, sesuai visi Jabar Istimewa yang mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Anggaran Naik Signifikan untuk Percepatan Jalan
Melalui program Jabar Istimewa Jalan Leucir, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran Rp2,4 triliun untuk percepatan perbaikan dan pembangunan jalan, meningkat signifikan dari alokasi sebelumnya Rp600 miliar.
"Target saya, pada 2027 seluruh jalan di Jawa Barat, baik jalan nasional, tol, provinsi, kabupaten, maupun desa terhubung dengan baik dan dalam kondisi mulus. Hal ini akan mendorong sirkulasi dan pertumbuhan ekonomi," kata Dedi.
Seluruh pendapatan dari pajak kendaraan bermotor akan dialokasikan 100 persen untuk pembangunan infrastruktur jalan, termasuk marka jalan, penerangan jalan umum (PJU), CCTV, taman, dan fasilitas penunjang lain.
Pemprov Jabar juga menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada 15 April 2025.
Pendampingan hukum dari kejaksaan menjadi jaminan agar pembangunan infrastruktur berjalan sesuai aturan.
Kesepakatan bersama dengan 27 pemerintah kabupaten/kota juga dilakukan terkait pengelolaan PJU pada ruas jalan provinsi.
Prioritas Infrastruktur di Musrenbang 2025
Dalam Musrenbang Provinsi Jawa Barat 2025 di Cirebon pada 7 Mei 2025, Dedi menyampaikan prioritas infrastruktur meliputi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, fasilitas pendidikan, dan kesehatan.
"Setelah jalan provinsi selesai, kami akan membantu kabupaten/kota yang memiliki keterbatasan anggaran. Evaluasi penggunaan anggaran daerah akan menjadi dasar pemberian bantuan," ujar Dedi.
Untuk jalan desa, anggaran tersedia melalui Dana Desa, namun Pemprov siap memberi stimulus tambahan bagi desa yang wilayahnya luas atau dananya kurang.
"Selama Dana Desa sudah dimanfaatkan secara maksimal, dan masih terdapat kekurangan, maka kami akan hadir dengan stimulus tambahan," tutur Dedi.
Keberhasilan pembangunan jalan memerlukan kolaborasi lintas pemerintahan mulai dari desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat, sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan.
Dalam aturan tersebut, pemerintah pusat bertanggung jawab atas jalan nasional, Pemprov mengelola jalan provinsi melalui DBMPR, sedangkan jalan kabupaten/kota menjadi kewenangan masing-masing daerah.
Kepala Bappeda Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan dalam APBD Perubahan 2025, belanja daerah akan ditekankan pada pemenuhan layanan dasar meski banyak diarahkan ke infrastruktur.
Untuk pembangunan akhir tahun 2025 difokuskan pada infrastruktur jalan, ruang kelas baru, unit sekolah baru, jaringan irigasi, normalisasi sungai dan waduk, serta peningkatan PJU.
Infrastruktur jalan diproyeksikan meningkat Rp200–Rp300 miliar, penerangan jalan umum meningkat sekitar Rp100 miliar, irigasi sekitar Rp110 miliar.
"Dan untuk kesehatan kita juga nambah di sekitar SKTM kita tambahkan Rp29 miliar. Kemudian untuk ruang kelas baru dan beberapa ini sekolah baru yang perlu lahan segera, itu kurang lebih sekitar kita alokasikan di angka Rp30-50 miliar," tutur Dedi Mulyadi.
- Penulis :
- Arian Mesa
