Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang dijalankan DPR bukan untuk melemahkan pemerintah, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak kepada rakyat dan selaras dengan konstitusi.
"Sebaliknya, fungsi-fungsi itu dijalankan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan Pemerintah berpihak pada rakyat serta selaras dengan konstitusi," ujar Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR–DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).
DPR sebagai Mitra Konstitusional Pemerintah
Puan menyampaikan bahwa DPR RI dan Pemerintah adalah mitra konstitusional dalam menjalankan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta seluruh peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan bahwa DPR RI memiliki peran penting sebagai penjaga nurani rakyat dan penjaga konstitusi.
Menurutnya, lembaga legislatif memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dengan setia kepada rakyat, taat pada jalur konstitusi, serta bahwa sistem demokrasi dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan.
"Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dibagi, bukan untuk saling melemahkan, melainkan untuk memastikan tidak ada satu kekuasaan pun yang berdiri di atas yang lain," tegas Puan.
Digelar Jelang HUT ke-80 RI, Presiden Sampaikan Pidato Kenegaraan
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR–DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam rangkaian acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato kenegaraan.
Tema peringatan kemerdekaan tahun ini adalah “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”
- Penulis :
- Aditya Yohan
