Pantau - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan langkah tegas pemerintah untuk menata ulang pengelolaan BUMN agar aset negara yang mencapai lebih dari 1.000 triliun dolar AS dapat dimaksimalkan.
Penegasan Presiden dalam Pidato APBN 2026
Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam Pidato Presiden Republik Indonesia pada Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025.
Ia menargetkan BUMN menyumbang minimal 50 miliar dolar AS per tahun agar APBN tidak mengalami defisit.
Untuk mencapai target tersebut, Prabowo menugaskan Badan Pengelola Investasi dan Danantara Indonesia melakukan pembenahan menyeluruh terhadap BUMN.
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti tata kelola yang dianggap tidak masuk akal, seperti jumlah komisaris yang gemuk dan praktik pemberian tantiem yang merugikan keuangan negara.
"Saya potong setengah komisaris, paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima. Saya hilangkan tantiem. Masa ada komisaris rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun? Direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi," tegas Prabowo.
Ia menekankan bahwa jika ada direksi atau komisaris yang keberatan dengan kebijakan tersebut, maka dipersilakan mengundurkan diri.
Menurutnya, banyak anak muda mumpuni yang siap menggantikan posisi itu.
"Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat," ujarnya.
Efisiensi dan Sinergi untuk Stabilitas Ekonomi
Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya efisiensi belanja negara dengan memangkas belanja operasional yang tidak efisien.
Ia menegaskan bahwa setiap pengeluaran APBN harus memberikan manfaat nyata seperti menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan layanan publik.
Peran Danantara akan dioptimalkan dengan menjalin sinergi bersama sektor swasta nasional maupun global.
Selain itu, desain belanja negara ke depan akan terintegrasi antara belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan program pembangunan untuk pemerataan ekonomi.
Dalam hal pembiayaan, pengelolaan APBN harus dilakukan secara hati-hati dan inovatif, dengan menjaga defisit serta rasio utang pada batas aman.
"Keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang adalah jangkar stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
