Pantau - Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan dukungan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dengan sejumlah catatan strategis yang menekankan kepentingan rakyat.
Fokus pada Kesejahteraan Rakyat
Anggota Fraksi Demokrat, Andi Muzakkir Aqil, menegaskan RAPBN 2026 harus diarahkan untuk menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, energi, ekonomi kreatif, dan UMKM.
Fraksi Demokrat juga menyatakan dukungan terhadap penguatan aspek pertahanan untuk menciptakan efek gentar yang mampu memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia.
Selain itu, pemerintah diminta memberi perhatian khusus pada sertifikasi halal guna menciptakan ekosistem ekonomi yang eksklusif.
"Sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tak lupa program peningkatan gaji ASN, jaringan pengaman nasional, sosial, serta subsidi yang tepat sasaran," ungkap Andi Muzakkir Aqil.
Catatan Makroekonomi dan Rekomendasi Strategis
Fraksi Demokrat memberikan sejumlah catatan terhadap asumsi makro dan strategi belanja dalam RAPBN 2026.
Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dinilai realistis, namun pengendalian inflasi di angka 2,5 persen membutuhkan dukungan instrumen moneter, fiskal, penegakan hukum, serta distribusi yang efisien.
Asumsi nilai tukar Rp16.500 per dolar AS disebut konservatif.
Sementara itu, target lifting migas sebesar 610.000 barel per hari dinilai membutuhkan reformasi sektor hulu migas yang tidak boleh ditunda.
Pemerintah juga diminta mempercepat program vokasi dan upskilling, memberi insentif bagi sektor padat karya untuk menekan angka pengangguran, serta menjaga porsi belanja modal yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi.
Dalam rekomendasinya, Fraksi Demokrat meminta pemerintah mengantisipasi dampak pemangkasan transfer ke daerah dan dana desa, serta mewaspadai peningkatan belanja utang yang signifikan.
Fraksi Demokrat juga mendorong inovasi pembiayaan melalui instrumen seperti green bond dan diaspora bond.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan, namun Fraksi Demokrat menekankan agar pelaksanaannya tidak mengorbankan mutu pendidikan.
Selain itu, pembentukan holding investasi BUMN harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
Berdasarkan catatan dan rekomendasi tersebut, Fraksi Demokrat menyatakan persetujuan agar RAPBN 2026 dibahas lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
- Penulis :
- Arian Mesa
