Pantau - Direktur Utama Perum Bulog, Achmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa pihaknya menggandeng pemerintah daerah (Pemda) untuk mencegah praktik penimbunan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di berbagai wilayah.
Sinergi dengan BUMD Jadi Langkah Pengawasan Distribusi
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan pangan serta stabilitas harga beras bagi masyarakat.
Bulog melakukan sinergi dengan pemerintah daerah melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.
"Kalau Pemda kan ada BUMD. Kita dengan teman-teman Bulog yang ada di daerah bersinergi dengan teman-teman BUMD yang ada di masing-masing kabupaten/kota maupun provinsi (untuk mencegah penimbunan beras SPHP)," ujar Rizal.
Ia menyebut bahwa koordinasi dengan BUMD telah berjalan dengan baik dan rutin dilakukan sebagai langkah konkret dalam pengawasan distribusi beras SPHP secara menyeluruh.
"Ini kita sinergikan, alhamdulillah sudah berjalan. Dan ini sudah rutin kami laksanakan seperti itu," tambahnya.
Tidak Ditemukan Praktik Penimbunan di Lapangan
Dalam hal pengawasan distribusi, Rizal memastikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya praktik penimbunan beras SPHP di lapangan.
Melalui koordinasi aktif antara Bulog, BUMD, dan pemerintah daerah, distribusi beras SPHP diharapkan tetap terkendali dan aman, terutama di tengah dinamika harga pangan nasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
