Pantau - PT Bank Victoria Syariah (BVIS) resmi berganti nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN) setelah mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar oleh PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) sebagai pemegang saham pengendali.
Perubahan Nama dan Anggaran Dasar
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan bahwa perubahan nama ini merupakan bagian dari langkah besar restrukturisasi syariah BTN.
"Danantara Indonesia pernah komunikasi dengan Pak Presiden Prabowo, jadi Bank Syariah Nasional. Kita harapannya jadi bank nomor dua terbesar di RI," ujar Nixon seusai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Dalam RUPSLB tersebut, para pemegang saham juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar (AD) BSN karena adanya perbedaan antara AD BVIS dengan bank-bank BUMN pada umumnya.
"Kita sesuaikan, karena ini ujungnya milik negara kan, bukan milik keluarga gitu. Jadi pasti anggaran dasarnya banyak yang di adjust," kata Nixon.
Perubahan Pengurus dan Struktur Saham
Selain perubahan nama dan AD, pemegang saham juga menunjuk jajaran pengurus baru BSN.
Alex Sofjan Noor ditetapkan sebagai Direktur Utama, setelah sebelumnya menjabat sebagai Project Director Tim Strategi Pengembangan Syariah (TSPS) BTN.
Sementara itu, posisi Komisaris Utama diisi oleh Bahrullah Akbar, Guru Besar Keuangan Publik IPDN yang memiliki pengalaman panjang di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI serta saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama Bank DKI dan Ketua Umum Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) periode 2023-2026.
BTN sebelumnya telah resmi mengakuisisi mayoritas saham BVIS senilai Rp1,5 triliun sebagai bagian dari rencana spin-off BTN Syariah yang ditargetkan terlaksana pada Oktober atau November 2025.
Kini, kepemilikan saham BSN didominasi BTN dengan 99,99 persen, sementara 0,0016 persen saham masih dipegang Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan atas akuisisi ini sebagai cangkang pendirian Bank Umum Syariah (BUS).
Proses restrukturisasi tersebut juga sudah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian BUMN dan Danantara Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
