Pantau - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding membahas peluang kerja sama penguatan pelatihan vokasi dan penempatan tenaga kerja terampil Indonesia ke luar negeri, khususnya ke Jepang.
Fokus pada Penguasaan Bahasa dan Vokasi
Karding menegaskan bahwa penguasaan bahasa menjadi salah satu problem utama dalam penyiapan pekerja migran Indonesia ke Jepang.
"Saya menekankan bahwa salah satu problem utama dalam penyiapan pekerja migran ke Jepang adalah penguasaan bahasa," ungkapnya saat bertemu jajaran PT Bisa Ruang Nuswantara (BIRU) di Jepang, Ahad (24/8/2025).
Dalam pertemuan itu, Karding menanyakan berbagai hal terkait program vokasi, mulai dari kesiapan melatih tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar internasional hingga penyaluran tenaga kerja bersertifikat.
CEO PT BIRU, Kanya, menjelaskan bahwa program vokasi pihaknya telah berjalan di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
Sejak 2018, PT BIRU mengembangkan pelatihan mekanik dan operator alat berat di 47 sekolah mitra.
"Tahun ini kami juga tengah menyiapkan pusat pelatihan dan sertifikasi building cleaner yang sudah diakui Japan Association for Building Maintenance," ujarnya.
Menurut Kanya, pelatihan berlangsung selama 10 hari dengan biaya sekitar Rp5 juta per peserta, termasuk ujian dan sertifikasi.
Ia menambahkan bahwa permintaan tenaga kerja terampil asal Indonesia dari perusahaan Jepang cukup tinggi.
"Permintaan awal tahun ini sebanyak 100 orang untuk posisi building cleaner, sementara tahun depan diperkirakan meningkat menjadi sekitar 300 orang. Setelah pelatihan, sekitar 34 persen tenaga kerja diserap grup kami, sementara sisanya disalurkan ke perusahaan lain," jelasnya.
Komitmen Pemerintah dan Kerja Sama Strategis
Di akhir diskusi, Karding menyarankan agar pelatihan building cleaning dipadukan langsung dengan pembelajaran bahasa Jepang.
Ia menegaskan bahwa pemerintah siap mendukung pengembangan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar global.
"kami siapkan kurikulum, kami bantu sepenuhnya. Harapannya, program vokasi tidak hanya memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga membuka jalur penempatan tenaga kerja Indonesia yang terukur, bersertifikat, dan sesuai standar global," ujarnya.
Selama kunjungan kerja ke Jepang pada 19–26 Agustus, delegasi Kemen-P2MI juga bertemu sejumlah otoritas strategis untuk membahas isu-isu fundamental terkait pekerja migran Indonesia.
Delegasi berkunjung ke Prefektur Miyagi, KBRI Tokyo, Menteri Kehakiman Keisuke Suzuki, Menteri Agrikultur, Kehutanan dan Perikanan Jepang, serta pelaku usaha di Jepang.
- Penulis :
- Shila Glorya
