Pantau - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti hilangnya sosok berjiwa ketokohan di desa-desa, termasuk di Jawa Barat, dan mendorong penghidupan kembali peran tersebut untuk menjadi inspirasi pembangunan.
Desa Kehilangan Tokoh Berpengaruh
Dedi menyebut ketokohan yang dimaksud adalah sosok yang mengerti lingkungan, pertanian, kehutanan, tata bangunan, hingga tata ruang adat.
"Tokoh-tokoh adat itu hilang dari desa hari ini. Banyak di desa orang pinter saat ini. Tapi kalah pamor gaya membangunannya dengan tokoh-tokoh orang tua kita dulu," ungkapnya.
Ia menilai tokoh desa zaman dulu mampu membangun sawah, jalan, selokan, dan infrastruktur lain tanpa menggunakan anggaran.
" Nah sekarang yang sudah ada anggarannya kenapa kalah sama tokoh-tokoh yang orang tua kita dulu. Sehingga sekarang di desa harus dihidupkan kembali ketokohan yang menjadi inspirasi pembangunan," tambah Dedi.
Menurutnya, ketokohan diperlukan agar pembangunan, sosial, dan budaya desa dapat terkelola dengan baik serta mencegah kasus serupa meninggalnya balita Raya di Kabupaten Sukabumi.
Program dan Rencana Saham untuk Desa
Untuk mengatasi masalah desa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan program Abdi Nagri Nganjang ka Warga yang pada 2026 akan diarahkan langsung ke desa-desa.
"Hari ini untuk tahap pertama basisnya ke kabupaten kota, nanti tahun depan itu kita sudah mulai mengarah pada desa yang mengalami problem sosial. Jadi itu yang akan kita lakukan dan saya sudah punya pemetaan seluruh infrastruktur desa," ujarnya.
Selain itu, Dedi juga berencana mengganti skema transfer dana dari pemerintah provinsi ke desa menjadi saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), misalnya PT Bank Jabar Banten (BJB), pada 2027–2029.
"Di tahun itu, saya sudah ingin Pemprov itu membagi saham kepada desa yaitu saham di perbankan," katanya.
Meski belum menentukan mekanismenya, Dedi memastikan sedang mencari cara agar desa bisa memiliki saham BUMD dengan mengalihkan transfer dana desa.
"Kita lagi cari, misalnya Bank Jabar (BJB), nah nanti desa itu menjadi bagian dari pemilik saham di BJB jadi uang yang kita distribusikan ke desa itu nanti dibelikan saham, rencana saya begitu," tegasnya.
Targetnya, revitalisasi infrastruktur di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan desa dapat diselesaikan pada 2027, 2028, dan 2029, bertepatan dengan akhir masa jabatannya.
- Penulis :
- Shila Glorya
