Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan anggaran sekitar Rp26 triliun kepada Danantara untuk mendukung fase pertama program revitalisasi tambak di Pantura Jawa seluas 20 ribu hektare sebagai kawasan budi daya perikanan nila salin.
Usulan Anggaran dan Proses Pengajuan
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu (Tebe) menyampaikan bahwa pengajuan anggaran tersebut sudah dilayangkan secara resmi melalui surat kepada Danantara, dengan tembusan kepada Presiden, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta kementerian teknis terkait.
"Pak Menteri (Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono) sudah bersurat ke Danantara. Pak Menteri selalu menyampaikan di sesi-sesi sebelumnya total yang kami usulkan kurang lebih sekitar Rp26 triliun, untuk fase satu," kata Tebe dalam Outlook Tilapia 2025, di Jakarta, Kamis.
Menurut Tebe, pengajuan anggaran ke Danantara merupakan langkah konkret pemerintah dalam menyiapkan pendanaan yang memadai agar kawasan budi daya tidak berhenti pada tataran konsep.
" Kami sudah sampaikan (surat pengajuan anggaran ke Danantara), kami tinggal menunggu waktu kapan dipanggil untuk menyampaikan paparan lebih detailnya," ujarnya.
Selain kepada Danantara, KKP juga sedang mengevaluasi kemungkinan dukungan BUMN dalam proyek ini, meskipun keputusan akhir menunggu arahan lebih lanjut.
Manfaat Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja
Fase pertama pembangunan kawasan budi daya di Pantura Jawa mencakup luas 20.413,25 hektare dari total target revitalisasi sebesar 78.550 hektare.
Tebe menjelaskan, dengan adanya revitalisasi tambak di Pantura Jawa pada tahap pertama, diproyeksikan mampu menyerap sekitar 40 ribu tenaga kerja langsung.
"Coba bayangkan kalau 20 ribu hektare, kalau satu hektare dua orang saja (yang kelola) maka 20 kali dua sudah 40 ribu tenaga kerja di sana. Belum lagi yang end-to-endnya yang dari hulu hingga ke hilirnya, baik yang pembenihan, pakannya, prosesingnya, dan seterusnya," ungkapnya.
Pemerintah menegaskan proyek ini akan dikelola serius agar menghasilkan manfaat luas, mulai dari pemberdayaan pembudidaya, penyediaan pakan, hingga proses hilirisasi.
"Jadi kami tentunya tidak ingin main-main siapa pun apakah BUMN ataupun yang lain tentunya harus betul-betul pas dan siap untuk melancarkan proyek besar ini," kata Tebe lagi.
- Penulis :
- Arian Mesa
